Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMAAFAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PEMBUKTIAN ADANYA TINDAK PIDANA DALAM PENEMPATAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 51 JO. PASAL 103 AYAT 1 HURUF F UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI No. 03/PID.SUS/2012/PTR TENTANG PENCURIAN DATA PERUSAHAAN MILIK PT.RIAU ANDALAN PULP AND PAPER YANG DILAKUKAN RICHARD CONSTANTINE VAN LEE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HAK RESTITUSI KORBAN YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1501K/PIDSUS/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI BARU PASCA PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI SEBAGAI DASAR DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN MA NO. 691K/PID/2012 TERHADAP ANAND KHRISNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 1107K/PID.SUS/2010 MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA TERKAIT PERKARA KEPEMILIKAN NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA REGINALDO BOM FIM ALIAS EGNALD OM IM ALIAS PAULO MEDEIROS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DAN PERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH FRONT PEMBELA ISLAM BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEMPATAN REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT OLEH DIREKSI PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (MNA) DALAM PROSES PENYEWAAN PESAWAT DENGAN THIRSTONE AIRCRAFT LEADING GROUP INC (TALG) YANG DIDUGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI YOPI MUTHALIB DAN CALON WAKIL BUPATI SRI SAPTO EDDY DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEBO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YAG DAPAT DILAKUKAN PIHAK DUO MAIA TERHADAP GROUP RAPPER THE LAW ATAS LAGU DAN/ATAU LIRIK YANG MEMBUAT UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN GRESNEWS.COM ATAS TINDAKAN MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK INFORMASI ELEKTRONIK OLEH PIHAK LINTAS.ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TERHADAP TERSANGKA YD DAN DN DALAM KASUS MUCIKARI ONLINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMAM ADIMULYANTO TERHADAP DUKOMSEL ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM PEMBELIAN BLACKBERRY STORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT SIMONS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK SEBAGAI DOKTER GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH AFRIYANI SUSANTI DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010 TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYADAP APARAT PENEGAK HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEGAWAI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN SAPI GLONGGONGAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS JOKI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGATURAN CYBER TERRORISM DALAM MENDORONG PERLINDUNGAN KEAMANAN INFORMASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KOMPUTER FORENSIK DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PEMBANGUNAN KAWAAN BABAKAN SILIWANGI OLEH PT. ESA GEMILANG INDAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BRANDJACKING YANG BERINDIKASI PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN KUHP DAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN IDENTITY THEFT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PRIVASI (PRIVACY RIGHT) DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP GRATIFIKASI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN BULLYING YANG DILAKUAKN SISWA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog