Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL MELALUI PLATFORM TOKOPEDIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

DR. Sigid Suseno, SH., MH. & Nella S. Putri, SH., MH. - MUHAMMAD PERMANA SHIDIQ - Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Dr. Sigid Suseno, SH.,MH. - Muh. Syarif Lamanasa - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Mia Amiati - Prof.Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO ATAS PEMBUNUHAN ORANGUTAN DI KUTAI KALIMANTAN TIMUR YANG DILAKUKAN OLEH PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO

Dadang Epi Sukarsa, SH., MH - Dr. Sigid Suseno, SH., MH - Resti Restatika

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dr. Sigid Suseno, SH.,MH. - Prof.Dr.H. Ahmad M.Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb - Rully Herdita Ramadhani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - SYARIFAH LIZA SAGITA - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - SRI MAYANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Iwan Kurniawan - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Prof.Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH.,FCB.Arb - VICTOR SITORUS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Abi Ma'ruf Radjab, SH., MH. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Fengki Indra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ADITIA PERSADA YOGA G. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Masyhudi - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENJUALAN KAN HIU SECARA ILEGAL OLEH KELOMPOK NELAYAN TANJUNG LUAR, KAB LOMBOK TIMUR, NTB, DIKAITKAN DENGAN UU PERIKANAN

DR. SIGID SUSENO SH MH UM - IJUD TAJUDIN SH MH - WENNI ADZKIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL MELALUI PLATFORM TOKOPEDIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO ATAS PEMBUNUHAN ORANGUTAN DI KUTAI KALIMANTAN TIMUR YANG DILAKUKAN OLEH PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENJUALAN KAN HIU SECARA ILEGAL OLEH KELOMPOK NELAYAN TANJUNG LUAR, KAB LOMBOK TIMUR, NTB, DIKAITKAN DENGAN UU PERIKANAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi