Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Hj. Dewi Sugiharti, SH., M.H. - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - MOCH. JASIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Komiisi Kebenaran Sebagai Alternatif Solusi Keadilan Bagi Korban Kejahatan HAM Dalam Kerangka Rekonsiliasi Nasional Suatu Negara

CHOLIDAH - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - H. Atip Latifulhayat, SH., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, SH., MH. - Usman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Prof. Hualan Adolf, SH., LL.M. Ph.D. - Sudirman D. Hury

Detail Cantuman XML Detail Cite

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Muhammad Ardiansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum dan Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - I. Tajudin, SH., MH. - SHARLY SOLLU

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Dr. Hj. Lastuti Abubakar, SH., MH. - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - MESTIKA DEWI SARI SAGALA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ham

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - H. Agus Takariawan, SH., M.H. - JOHANSON SIANTURI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Kualifikasi Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Upaya Perlindungan Cipta Di Indonesia

Dr. Hj. Rika Ratna Permata, SH., MH. - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum, - MARCELLA ZALIANTY

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Kehutanan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan Hutan.

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum - Ifrani - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Pidana Dalam Sengketa Medis Akibat Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan di Indonesia

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Dr. U. Sudjana, SH., MH. - SISKA ELVANDARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

DAVE ADVITAMA - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Status Barang Sitaan dlm Tindak Pidana Korupsi dgn Terdakwa yg mengalami Sakit Permanen (Dimensia) Dihubungkan dgn Ketentuan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dlm United Nation Convention Againts Corupption (UNCAC)

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - ELLYA SUMARTINI - L. Tajudin, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

BONARD DAVID YUNIARTO - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - H. Agus Takariawan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

DONNY RUSTRIYANDI DASUKI - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PertanggungJawaban Pidana Korporasi Akibat Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air Terkait Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XII/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Dr. Lastuti Abubakar, SH., MH. - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - RANTO SABUNGAN SILALAHI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anlisis pembuktian Unsurn Kelalaian pengemudi Dalam Kasus-Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Pasal 310 dan pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAYU NOORMANSYAH - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dihubungkan Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - PALTIADA SARAGI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana siber (Cybercrime) di Indonesia

A. CERY KURNIA - Dr. Danrivanto Budhijanto, SH.,LL.M., In IT Law. - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Restorative Justice dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta oleh DIT Reskrimsus POLDA JABAR Dihubungkan dengan UU No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 8 Th 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - GONCANG AJIE SUSATYO*) - I. Tajudin, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Yurisdiksi Hukum Pidana Nasional Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Nelayan Asing di Perairan Kepulauan Natuna Dihubungkan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982

Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Prof.Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. - SYAMSURIYANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penetapan Saksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan Hewan Dikaitkan Dengan Tujuan Pemindanaan

DITA RAMADHANI - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Somawijaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Komiisi Kebenaran Sebagai Alternatif Solusi Keadilan Bagi Korban Kejahatan HAM Dalam Kerangka Rekonsiliasi Nasional Suatu Negara

Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Konsep Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Penegakan Hukum dan Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Penerapan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Tanggung Jawab Bank Berdasarkan Undang-Undang Perbankan

Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ham

Implikasi Kualifikasi Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Upaya Perlindungan Cipta Di Indonesia

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Kehutanan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan Hutan.

Kedudukan Hukum Pidana Dalam Sengketa Medis Akibat Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan di Indonesia

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Kedudukan Status Barang Sitaan dlm Tindak Pidana Korupsi dgn Terdakwa yg mengalami Sakit Permanen (Dimensia) Dihubungkan dgn Ketentuan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dlm United Nation Convention Againts Corupption (UNCAC)

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

PertanggungJawaban Pidana Korporasi Akibat Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air Terkait Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XII/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Anlisis pembuktian Unsurn Kelalaian pengemudi Dalam Kasus-Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Pasal 310 dan pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Pasal 49 ayat 2 UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dihubungkan Dengan Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum

Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal Terhadap Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana siber (Cybercrime) di Indonesia

Penerapan Restorative Justice dalam Rangka Penyidikan Tindak Pidana Hak Cipta oleh DIT Reskrimsus POLDA JABAR Dihubungkan dengan UU No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 8 Th 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana

Penerapan Yurisdiksi Hukum Pidana Nasional Terhadap Tindak Pidana Perikanan oleh Nelayan Asing di Perairan Kepulauan Natuna Dihubungkan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982

Penetapan Saksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan Hewan Dikaitkan Dengan Tujuan Pemindanaan

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi