Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLIKASI PEMBERHENTIAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEWAKILI PERSEROAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Klausul Larangan Kompetisi Dalam Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Prima Top Boga Oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENYELENGGARAAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK TYING IN DALAM PENYALAH GUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN YANG DIALAMI ANAK PERUSAHAAN OLEH INDUK PERUSAHAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PRAKTEK MONOPOLI DALAM USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) MEREK AQUA YANG DILAKUKAN OLEH PT. TIRTA INVESTAMA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 14/KPPU - L/ 2015 TENTANG DUG AAN PELANGGARAN PENGUASAAN PASAR DAN POSISI DOMINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN KERJASAMA KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DENGAN METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. PADA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL CILEUNYI -­‐ SUMEDANG -­‐ DAWUAN (CISUMDAWU) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 20 15 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PE NJUALAN SUPLEMEN MAKANAN TANPA IZIN BADAN P ENGAWAS O BAT DAN M AKANAN MELALUI JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS DALAM BIDANG TELEKOMUNIKASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KLAIM ASURANSI ABDUL QODIR JAELANI TERHADAP PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DITINJAU DARI KUHD DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERJANJIAN PENJAMINAN EMISI EFEK PT WAHANAARTHA HARSAKA DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP KETERBUKAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN DANA TALANGAN DAN PEMBELIAN PROMISSORY NOTES OLEH PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (ASKRINDO) SEBAGAI LEMBAGA PENJAMIN KREDIT KEPADA PT. TERANG KITA (TRANKA) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENGGUNAAN NEGOTIABLE CERTIFICATE DEPOSIT SEBAGAI JAMINAN UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAU ISTRI TERKAIT ADANYA KEPAILITAN TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PASAR MODAL TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI BACKDOOR LISTING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH MELALUI AKUISISI DAN KONVERSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MEKANISME GO PRIVATE PT AQUA GOLDEN MISSISSIPPI TBK. BERDASARKAN KAJIAN HUKUM PERSEROAN DAN PASAR MODAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI TIDAK DILAKUKANNYA PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN TERHADAP KEGIATAN YAYASAN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM PEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN ATAS TANGGUNG JAWAB DALAM PEMENUHAN PELAYANAN PURNA JUAL DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERJA SAMA OPERASI TERMINAL PETI KEMAS KOJA TERHADAP PENGGUNA JASA BONGKAR MUAT TERKAIT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN BONGKAR MUAT/DWELLING TIME DI TERMINAL PETI KEMAS KOJA PELABUHAN TANJUNG PRIOK DALAM RANGKA KELA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN KONSESI YANG DIBERIKAN OLEH OTORITAS PELABUHAN SELAKU REGULATOR KEPADA PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) SELAKU OPERATOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PENJATAHAN SAHAM DALAM INITIAL PUBLIC OFFERING PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PROPORSIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS SEHUBUNGAN DENGAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH HAKIM PENGADILAN NIAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN PERIHAL KLAIM GARANSI BARANG YANG TIDAK DIPENUHI OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA ANGKUTAN BUS KOTA TERHADAP RENDAHNYA KEAMANAN DAN KENYAMANAN BUS KOTA YANG TIDAK LAYAK JALAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERMENHUB NO.98 TAHUN 2013 TENTANG STANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR BERKAITAN DENGAN KEPASTIAN PEMBAYARAN OLEH DEBITOR SEJAK DITETAPKANNYA MASA INSOLVENSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL DALAM NEGERI YANG MENANAMKAN MODAL KEPADA PERSEKUTUAN PERDATA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JALAN DAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN ANTARA KERETA API DENGAN KENDARAAN JALAN RAYA PADA PERLINTASAN KERETA API SEBIDANG LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN, UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA AGEN PENGIRIMAN KARGO LEWAT JALUR UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERPANJANGAN KONTRAK PEMENANG TENDER PADA BUMN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI BUMN NO.05/MBU/2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN UNDANG û UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENILAI KERUGIAN ASURANSI (LOSS ADJUSTER) TERHADAP PERHITUNGAN JUMLAH GANTI KERUGIAN YANG HARUS DIBAYARKAN PENANGGUNG TERHADAP TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 PK/PDT.SUS/2010 TENTANG PEMBATALAN PERNYATAAN PAILIT PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PELAKSANAAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA ANTARA PT ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE DENGAN EVI MARGARETHA SINAGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KECURANGAN ASURANSI (INSURANCE FRAUD) YANG DILAKUKAN OLEH TERTANGGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI TYING AGREEMENT DALAM KASUS PERJANJIAN TERTUTUP TERHADAP PENYEWAAN LAHAN PELABUHAN DENGAN KLAUSUL WAJIB BONGKAR MUAT OLEH PT PELINDO II DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1038/K/PDT.SUS/2010 TENTANG TINDAKAN KURATOR DALAM MENOLAK TAGIHAN PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN INDUK ANTARA CHUAN SOOT HUAT INDUSTRIAL GROUP LTD DENGAN ROYANDI HAIKAL, S.h.,m.h SELAKU KURATOR PT. CEMERLANG SELARAS WO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM PRODUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP KEGIATAN BANCASSURANCE DALAM BENTUK KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSRO) TBK DITINJAU DARI UNDANGF-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN SURAT EDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PRAKTIK ASURANSI KECELAKAAN ATAS KECELAKAAN TUNGGAL AKIBAT KERUSAKAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERLAKUAN GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT DI DALAM TRANSAKSI REPURCHASE (REPO) SAHAM SEBAGAI UPAYA PEMBARUAN HUKUM PASAR MODAL MENGENAI REPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN GADAI ONLINE MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM BASUKI ARTHA SEMESTA DITINJAU DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAMBILALIHAN SAHAM PERSEROAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENYIARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASURANSI SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMER 40 TAHUN 2004 TENTANG JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog