Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT MELALUI FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) YANG TIDAK LAYAK HUNI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR K. 898/1/A/1975 TENTANG PENYERAGAMAN KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH KEPADA WNI NON-PRIBUMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI ATAS TANAH TANPA ALAS HAK YANG SAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 280 K/Pdt.2006 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PATRA JASA UNTUK MENGEMBALIKAN UANG PANJER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANGGAL 18 AGUSTUS 1990 DIHUBUNGKAN DENGAN UUPT DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JUAL BELI SEBIDANG TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BANDUNG NOMOR 213/PDT.6/2010/PN.BDG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSISTENSI PENGATURAN KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT KERETA API INDONESIA TERKAIT PENGHUNIAN RUMAH NEGARA OLEH EMAN DI KELURAHAN HUSEIN SASTRANEGARA, KECAMATAN CICENDO, BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM KEDUDUKAN PETANI PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL BATANG GADIS DIKAITKAN DENGAN PENGADAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PEMEGANG HAK YANG SAH ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BERSERTIPIKAT GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN KEMBALI STRUKTUR PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PASCA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH JO PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DEVELOPER TERHADAP PEMBELI PERUMAHAN TERKAIT BELUM DIPENUHINYA PERIZINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUAKN OLEH IR.H.GUNANSYAH ARIFIN SEBAGAI PEMILIK TANAH ATAS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN RONI KEPADA H. SUKANA DI DESA PULOSARI DAN MARGAMEKAR KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI MENURUT PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI STATUS PINJAM PAKAI KAWASAN LINDUNG TERHADAP ALIH FUNGSI MENJADI LAHAN TAMBANG DI KELURAHAN BATU GADANG, SUMATERA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN GADAI ATAS TANAH PERTANIAN OLEH MASYARAKAT DI KELURAHAN SURADE KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANAH GUNTAI DIHUBUNGKAN DENGAN PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI TERHADAP RUNTUHNYA BANGUNAN APARTEMEN AKIBAT KEGAGALAN BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBERLAKUAN E-KTP SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN TANAH ASAL KONVERSI HAK BARAT YANG TELAH HABIS MASA BERLAKUNYA DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL KO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH SULTAN KERATON KASEPUHAN CIREBON BERDASARKAN UU NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN RUMAH SUSUN KOMERSIAL BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS BERALIHNYA TANAH KEPADA NEGARA DAN PENGARUHNYA TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN TERHADAP PEMBUKAAN RAHASIA BANK (LIFTING BANK SECRECY) UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG TERKENA PENGADAAN TANAH TERKAIT OENETAPAN GANTI RUGI YANG TIDAK LAYAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSNAHNYA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH AKIBAT BENCANA ALAM TSUNAMI DI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MEMPEROLEH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH MELALUI LELANG EKSEKUSI DALAM HAL TERJADI GUGATAN DARI PIHAK KETIGA DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH DARI WARGA NEGARA ASING KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBEBASAN TANAH PADA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN DEVELOPER UNTUK MEMBANGUN RUMAH SUSUN UMUM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS SENGKETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM WILAYAH PERJANJIAN KARYA PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) MILIK PT. ARUTMIN INDONESIA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PPAT SEMENTARA (CAMAT) ATAS PENANDATANGANAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH TANPA DIDAHULUI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PEMUNGUTAN BPHTB PADA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DALAM MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN DI LAHAN MIRING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUSAHAAN TANAH KAS DESA MELALUI PERJANJIAN USAHA BAGI HASIL DAN SEWA TANAH PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN TIMUR ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNANDIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN DAN FUNGSI PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN (P3SRS) DALAM PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TANAH BERSAMA, BAGIAN BERSAMA, DAN BENDA BERSAMA PADA RUMAH SUSUN DALAM PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog