Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Prediksi Penerapan Yuridiksi Peradilan Pidana Internasional Ke Dalam Yuridiksi Peradilan Pidana Indonesia Untuk Mengadili Kejahatan Internasional Di Indonesia Menurut Statuta ICC

Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Marthen Napang - Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PUTUSAN PRAPERADILAN Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

MEMED SUMENDA - Prof. Dr. (Jur) H. Andi Hamzah, S.H. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Yan Fitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BEA Dan CUKAI Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Pemberantasan Penyelundupan

Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H. - Robert Hustal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Syahrul Mamma

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Abidin - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Iwan Halimy - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. - Suwarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

Muhammad Indra - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Asep Adisaputra - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Endro Wasistomo Reksosiswoyo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

GRANITA GHANTARI - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Salah Satu Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia

Bambang Sugeng - Prof. Dr. H. Loebby Loqman, S.H., M.H. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

EDISON SITORUS - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. - M. Akil Mochtar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksisitensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Chatarina Muliana G - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Indriyanto, Seno Adji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Prediksi Penerapan Yuridiksi Peradilan Pidana Internasional Ke Dalam Yuridiksi Peradilan Pidana Indonesia Untuk Mengadili Kejahatan Internasional Di Indonesia Menurut Statuta ICC

PUTUSAN PRAPERADILAN Terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BEA Dan CUKAI Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Dalam Pemberantasan Penyelundupan

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Pendapat Ahli Sebagai Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 842/PID.B/2000/PN.JAK.SEL. Tentang Tidak Diterimanya Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara H.M. Soeharto Alias Soeharto Mantan Presiden Republik Indonesia Kedua

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Tanah

Implementasi Acara Pemeriksaan Singkat Dan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Sistem Peradilan Pidana Berdasrkan Asas Peradilan Cepat ,Sederhana Dan Biaya Ringan

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

Jaminan Kepastian Hukum Dan Ketertiban Umum Dalam Tindakan Diskresi Kepolisian Dihubungkan Dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan Dan Pengaturan Mengenai Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sebagai Salah Satu Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Eksisitensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Peningkatan Profesionalisme Penyidik POLRI Guna Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang

PERANAN EKSISTENSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi