Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Imam Anshori Saleh - Prof.Dr. H. Eman Suparman, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - M. Djasman Pandjaitan - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

DR INDRA PERWIRA SH MH - RAHAYU PRASETIANINGSIH SH MH - RIRIN OLIVIA S

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Mexsasai Indra - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - NAPSIANUS MAX DAMPING - Prof.Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Violetta Simatupang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Asep Bambang Hermanto - Dr. Agus Kusnadi, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Abdy Yuhana - Dr. Indra Perwira, SH., MH - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - ENI HERAWATI TANDJUNG - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

DAVID APRIZON PUTRA - Dr. H. Kuntana Magnar, SH., MH. - Dr. Indra Perwira, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Acara Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada.

Dr. Indra Perwira, SH., MH - Heru Widodo - Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Iskatrinah - Prof.Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - PUTRI KEMALA SARI - Yesmil Anwar, SH., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Muhammad Ali - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Abbas Said - Dr. Indra Perwira, SH., MH. - Prof.Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Jaksa Agung Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 7/PUU-XI/2013 PERIHAL PENGUJIAN UU NO 8 THN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 24 THN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (KAJIAN LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON)

Konsep Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antar Daerah Dikaitkan Dengan Pemekaran Daerah di Indonesia

Konsep Pertanggung Jawaban Pidana Di Bidang Pers Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Implikasi Pemilihan Gubernur Secara langsung oleh Rakyat Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Pasca Perubahan UUD 1945 Dalam Perspektif Sistem Perwakilan.

Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Juncto Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Keseh

Kedudukan Otonomi Desa Terhadap Otonomi daerah Kabupaten/Kota Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia

Acara Mahkamah Konstitusi Terkait Sengketa Pilkada.

Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Luas Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pengambilan Keputusan secara Kolektif Oleh Pimpinan KPK Dalam Hal Penetapan Tersangka Berdaarkan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Pengawasan Terhadap Penggunaan Di9skresi Oleh Polisi dan Jaksa Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi