Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

Dr. Indra Perwira , S.H., M.H. - Lailani , S.H., M.H. - Mohamad Fajar Sidiq Muharam Nurhalim

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dr. Indra Perwira,S.H.,M.H. - Gemma Noor Febryana - Rahayu Prasetianingsih,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Reza Wahyudi

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI

Donny Yudhistira - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - H. Agus Takariawan, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Ezra Halleluyah Awang - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Hernadi Affandi, S.H.,LL.M. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MAHESHA DARU MARDHIKA

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Ulya Fajri Amriyeny

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

AISYAH RAMADHANIA - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H. - Uu Nurul Huda

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - PUPUT NURANI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Hj. Yani Pujiwati, S.H.,M.H. - Tina Safitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dr. H. Rudi M. Rizki, SH.,MH. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - MUHAMMAD JAILANI - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, SH.,MH. - Prof.Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

ABI MA'RUF RADJAB - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. I. Gde Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

AYI VIVANANDA - AYI VIVANANDA HADIARSO - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. - Prof.Dr.I. Gde. Pantja Astawa, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - Nurmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

ANDREA TOGU M SITOMPUL - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Asep Bambang Hermanto - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Nasrudin - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - ENI HERAWATI TANDJUNG - Eni Herawati Tanjung - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

DAVID APRIZON PUTRA - DR. H. KUNTANA MAGNAR, S.H., M.H - DR. INDRA PERWIRA, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Terhadap Hak Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Tionghoa Cina Benteng di Tangerang Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Dr. Indra Perwira S.H.,M.H - Maria Priscylla Stephfanie Florencia Winoto - Susi Dwi Harijanti S.H.,LL.M.,Ph.D

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. H. Man S. sastrawidjaja, S.H.,S.U. - YANI JAMIATUSYARIFAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

C.M. RETNO SUNARTYASIH - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

C.M. RETNO SUNARTYASIH - Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dr. Ali Abdurahman., S.H., M.H. - Dr. Indra Perwira., S.H., M.H. - STEFANNY OKTARIA SIMORANGKIR

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FRISTIAN HUMALANGGI - Susi Dwi Harijanti, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H. - Zulkarnain Kharissyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H. - FAJAR HARNOWO - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Indra Perwira, S.H., M.H. - Inna Junaenah, S.H., M.H. - Mulyana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Burhanuddin - Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. Indra Perwira, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASU S PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Politik Hukum Lingkungan Hidup dihubungkan dengan pengelolaan di sektor hulu migas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERIAN GRASI KEPADA TERPIDANA KORUPSI

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 138/PUU-VII/2009 TENTANG UJI MATERI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK TERHADAP UUD 1945

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERI PASAL 50 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANGUNDANG DASAR 1945

PEMBATASAN HAK UNTUK DUDUK DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN DAN/ATAU PERKAWINAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Penataan Pola Hubungan Kewenangan KPK Dengan POLRI dan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Pemberantasan Korupsi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

TANGGUNG JAAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN PASIEN SYIK ANAFILAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Pasien Syok Anafilaktik dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGAMBILALIHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERDA K3 KOTA BANDUNG

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BAWASLU TERHADAP PENOLAKAN LAPORAN BAWASLU ATAS PELANGGARAN PIDANA PEMILU LEGISLATIF 2009 OLEH POLRI BERKAITAN DENGAN DIKELUARKAN SURAT EDARAN NO. 676/KPU/IV/2009 DAN NO. 684/KPU/IV/2009 OLEH KPU (LEGAL MEMORA

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM STRUTUR PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

Implikasi Pemilihan Gubernur Yang Demokrasi Terhadap Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Keberadaan Naskah Akademik Dalam Pembentukkan Undang-Undang Ditinjau Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.

KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG K

KEDUDUKAN OTONOMI DESA TERHADAP OTONOMI DAERAH KABUPATEN/KOTA PASCA LAHIRNYA UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

Kedudukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Terhadap Hak Warga Negara Indonesia (WNI) Keturunan Tionghoa Cina Benteng di Tangerang Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Indonesia

KEKUATAN MENGIKAT BUKU III KUH PERDATA TERHADAP KONTRAK (POLITIK) ANTARA KANDIDAT KEPAA DAERAH DENGAN PARTAI POLITIK DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PILKADA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN DAN KESELAMATAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM PENANGANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR DI RUMAH SAKIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga Keperawatan Dalam Penanganan Tenaga Penyakit Menular Di Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

BENTUK PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan"DEMOCRATIC CONSTITUTION-MAKING" DALAM PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: Perbandingan Dengan Afrika Selatan

PENGATURAN INVESTASI ATAS PENGELOLAAN RESORT PULAU OLEH ORANG ASING DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI WUJUD FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PRESIDEN BERDASARKAN UUD 1945

PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIPILIH MELALUI JALUR PERSEORANGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi