Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TANGGUNG JAWAB LIBYA ATAS PENYERANGAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR RUSIA DI TRIPOLI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Davina Oktivana, S.H., M.H - Dr. Ietje K. Andries S.H., M.H. - SAVIGNA MARMANATI RA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN WHO DALAM MENANGANI BAHAYA ROKOK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H., M.A. - Junita Ria Manurung

Detail Cantuman XML Detail Cite

LIBERALISASI PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN BERDASARKAN AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA/WTO) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI BERAS INDONESIA

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Idris S.H., M.H. - Sri Asih Roza Nova

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) ATAS KERUGIAN NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS LEGALITY OF USE OF FORCE)

Cindy Junicke Simangunsong - Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA DAN ALAM DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNESCO CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H - Idris, S.H., M.A - Nova Maulani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PEMANFAATAN SENI BATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - LUCKY MAURYAN - Rika Ratna Permata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Imam Mulyana - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI ( TINJAUAN TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN DAN KOREA UTARA )

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,M.A. - Muhsinah Assegaf

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN HAK VETO OLEH NEGARA ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Devianto Suryo T. - Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,MA.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENUNDAAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENERIMA OLEH NEGARA PENGIRIM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTIK NEGARA

Ayu Puji Lestari - Davina Oktivana, S.H., M.H. - Dr. Ietje K Andries, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND ( UNICEF ) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK KHUSUSNYA KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Idris, S.H.,MA. - Linasrifah Goeslinawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN) SEBAGAI SUATU INSTRUMEN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

Dr. Ietje K. Andries, S.H.,M.H. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M. - Stefy Yulli Nataly

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Ietje K. Andries, S.H., M.H. - Moh. Irfan Syarifuddin - Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TANGGUNG JAWAB LIBYA ATAS PENYERANGAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR RUSIA DI TRIPOLI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

KEWENANGAN WHO DALAM MENANGANI BAHAYA ROKOK DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

LIBERALISASI PERDAGANGAN PRODUK PERTANIAN BERDASARKAN AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA/WTO) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PERDAGANGAN KOMODITI BERAS INDONESIA

TANGGUNG JAWAB NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (NATO) ATAS KERUGIAN NEGARA KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM INTERNASIONAL (KASUS LEGALITY OF USE OF FORCE)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA DAN ALAM DUNIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNESCO CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE 1972 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

PERLINDUNGAN, PELESTARIAN, DAN PEMANFAATAN SENI BATIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN UNESCO CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

PENGATURAN AKSES TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK (ACCES TO GENETIC RESOURCES) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI ASEAN

PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR UNTUK TUJUAN DAMAI ( TINJAUAN TERHADAP PROGRAM NUKLIR IRAN DAN KOREA UTARA )

PENGGUNAAN HAK VETO OLEH NEGARA ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DIHUBUNGKAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

PENUNDAAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENERIMA OLEH NEGARA PENGIRIM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN PRAKTIK NEGARA

PERANAN UNITED NATION CHILDREN'S FUND ( UNICEF ) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK-ANAK KHUSUSNYA KORBAN GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI NANGROE ACEH DARUSSALAM

PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN) SEBAGAI SUATU INSTRUMEN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

PERLINDUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA TERHADAP PEJABAT DIPLOMATIK YANG MENJADI KORBAN TERORISME DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi