Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA YANG BERASAL DARI PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURDIS PEMBANGUNAN SIMPANG SUSUN SEMANGGI SEBAGAI DISINSENTIF NON FISKAL DALAM KERANGKA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN SAWAH MENJADI KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN TERHADAP KUALITAS LINGKUNGAN DI KABUPATEN KARAWANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENCEGAHAN PEMANFAATAN TIDAK LANGSUNG PANAS BUMI YANG BERDAMPAK PADA KELESTARIAN SUMBER DAYA AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH LUMPUR BOR DAN SERBUK BOR PADA PENGEBORAN PANAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR SUNGAI CINAMBO SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENCEMARAN SUNGAI CINAMBO KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA LUBUKLINGGAU DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 – 2032

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSES PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIRKOJA (SOROJA) MENURUT PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 jo. PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN CIPTAGELAR SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 175/KPTS-II/2003 TAHUN 2003 TENTANG PENUNJUKAN PERLUASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAH (TNGHS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TANAH WAKAF DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM PASCA TSUNAMI TAHUN 2004 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN PELAKSANA LAINNYA MENGENAI WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUTAN ADAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PENGUASAAN SULTAN GROUND DAN PAKU ALAM GROUND DI KESULTANAN YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG DIKUASAI MASYARAKAT DI KECAMATAN MUARAGEMBONG KABUPATEN BEKASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIASTATUS TANAH GARAPAN EKS TANAH PARTIKELIR YANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TANAH MILIK MASYARAKAT BEKAS RAMPASAN PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG YANG DI KLAIM OLEH TNI-AU SEBAGAI TANAH NEGARA YANG DIKUASAI TNI-AU DI NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM SUMATRA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SENGKETA TANAH MERAH DI KELURAHAN KALI BARU KECAMATAN MEDAN SATRIA KOTA BEKASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI PEMENUHAN KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN LIMBAH MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA DI KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH DAN PERDA KOTA BANDUNG NO. 18 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG 2011-2031

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI INVESTOR DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENATAAN LOKASI PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERDA RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN BELITUNG DALAM RANGKA PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GANTI RUGI TERHADAP MASYARAKAT ATAS PEMBANGUNAN JALAN TOL CISUMDAWU DIKAITKAN DENGAN PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 JO PERPRES NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 572 TAHUN 2010 TENTANG PENGUJIAN AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGURANGI PENCEMARAN UDARA DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INBRENG TANAH BERSTATUS HAK MILIK PADA PERSEROAN TERBATAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOKPOKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR SETELAH BERLAKUNYA HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN PESISIR (HP-3)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUHTAN ADAT YANG BERADA DI KAWASAN HUTAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ISBATH WAKAF SEBAGAI PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTNAG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERSEJARAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI DALAM PELAKSANAAN PEMBARUAN AGRARIA DIHUBUNGKAN DENGAN TAP MPR NO. IX/MPR/2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA CALON PEMBELI HAK ATAS TANAH YANG BUKU TANAHNYA MUSNAH TERKENA BENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENELANTARAN TANAH YANG SUDAH MEMPEROLEH IZIN LOKASI BERDASARKAN PERMEN AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 2 TH 1999 TENTANG IZIN LOKASI DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 16 TH 2004 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERALIHAN TANAH HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK DI KABUPATEN KAMPAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 12 TAHUN 1000 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN HAK ULAYAT MENJADI HAK MILIK ATAS TANAH DI MINANGKABAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP LAHAN BERSTATUS HAK GUNA BANGUNAN DI KOTA BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSN SEDERHANA OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI PERPRES NO. 36 TH 2005 JO. PERPRES NO. 65 TH 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO. 36 TH 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI JAWA BARAT TERHADAP PELAKSANAAN PENGUKURAN TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERPRES NO. 10 TAHUN 2006 TENTANG BPN JO PERATURAN KEPALA BPN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Kavling Untuk Perumahan dan Kawasan Pemukiman Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Dikaitkan Dengan Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG PERTAMBANGAN BATUBARA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 4 TH 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMITRAAN AGRIBISNIS ANTARA PETANI DENGAN KOPERASI, USAHA BESAR DAN BUMN SEBAGAI SARANA UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG BERDAYASAING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK TAMBANG BATUBARA DI KENAGARIAN KOTO LAMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI PERDA SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA JO PERGUB SUMATE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Penerapan Program Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation (REDD-Pus) Berbasis Kearifan Masyarakat Hk. Adat Menurut Hukum Internasional Dan Imlementasinya Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkembangan Politik Hukum Pertanahan Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PIHAK WARGA DESA (BARAYA TANI) DAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DI DESA TARUMAJAYA KECAMATAN KERTASARI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog