Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT TELKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR PER-05/MBU/2007 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Dr. Hj. tenne Rustini W.,S.H.,M.H. - Putra Akbar

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DALAM KAITANYA DENGAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL

DR. Hj. Tenne Rustini W, S.H.,M.H - Ida Nurlinda, S.H.,M.H - Shellya Kusuma Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KERUGIAN PERSERO TERKAIT KERUGIAN NEGARA

Dr. Hj. tenne Rustini W., S.H.,M.H. - Miarty Ayu Septriana - Nyulistiowati S., S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM SEBAGAI REALISASI DARI PERJANJIAN ASURANSI KERUGIA PADA PT. ASURANSI TRI PAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Hj. Tenne Rustini W, S.H., M.H - Ika Kartika Ekawati - R. Kartikasari, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN JELAS MENGENAI PENAWARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGA

DR. Hj. Tenne Rustini W, S.H.,M.H - Panari Sitopu - R. Kartikasari, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL TAMBAK UDANG DI PROPINSI LAMPUNG AKIBAT PENGENAAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK INDUSTRI

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Tenne Rustini W, S.H.,M.H. - Richi Aprian

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

An-An Chandrawulan, S.H.,M.H - Dr. Hj. Tenne Rustini W.,S.H.,M.H - Louise P.E. Latupeirissa

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN AUDIT LAOPRAN KEUANGAN OLEH AKUNTAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG YANG RELEVAN DI INDONESIA

Dr. Hj. Tenne Rustini W, S.H.,M.H. - Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Mulia Hizki Hatorangan Simanjuntak

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LAYANAN ASURANSI MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) JO. UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

Dr. Hj. Tenne Rustini W.,S.H.,M.H - Sudaryat, S.H - Verty Vitria Anggraini

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) BUMN OLEH PEMERINTAH TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK)

Dr. Hj. tenne Rustini W.,S.H.,M.H. - Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Muhammad Afif

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DAN PRINSIP DALAM PERJANJIAN ASURANSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Dr. Hj. tenne Rustini W., S.H.,M.H. - Irwan Gumilar Kusumahdireja - Nyulistiowati S, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FUNGSI OBLIGASI NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

Dr. Hj. Tenne Rustini, W, S.H.,M.H. - Risya Dameris - Suherman, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK YURIDIS PERANAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

DR. Hj. Tenne Rustini W, S.H.,M.H - Kharisma Dwi Perwiro - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

AUDIT BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Agung Bramanto - DR. Hj. Dewi Kania S. SH. MH - DR. Hj. Tenne Rustini W., S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT TELKOMUNIKASI INDONESIA. Tbk. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA BUMN NOMOR PER-05/MBU/2007 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

PEMBINAAN USAHA KECIL OLEH PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA DALAM KAITANYA DENGAN PROGRAM KEMITRAAN BUMN DENGAN USAHA KECIL

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN (PERSERO) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KERUGIAN PERSERO TERKAIT KERUGIAN NEGARA

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM SEBAGAI REALISASI DARI PERJANJIAN ASURANSI KERUGIA PADA PT. ASURANSI TRI PAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK TERTANGGUNG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL PEMBERIAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR DAN JELAS MENGENAI PENAWARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEKTOR USAHA KECIL TAMBAK UDANG DI PROPINSI LAMPUNG AKIBAT PENGENAAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK INDUSTRI

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI MELALUI KONTRAK PRODUCTION SHARING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

TINJAUAN TERHADAP PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAN AUDIT LAOPRAN KEUANGAN OLEH AKUNTAN PUBLIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG YANG RELEVAN DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LAYANAN ASURANSI MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) JO. UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK) BUMN OLEH PEMERINTAH TANPA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK)

ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DAN PRINSIP DALAM PERJANJIAN ASURANSI PERDAGANGAN MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN KETENTUAN ASURANSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

ANALISIS YURIDIS TERHADAP FUNGSI OBLIGASI NEGARA DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG SURAT UTANG NEGARA

ASPEK YURIDIS PERANAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM RANGKA PELAKSANAAN PRIVATISASI PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO) SEBAGAI UPAYA PENYEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

AUDIT BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi