Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 1636/PDT.G/2021/PA.BADG MENGENAI PENGABULAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN UNTUK MEMPERBAIKI KEHIDUPAN CALON ISTRI KEDUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PENGAMBILALIHAN TANAH WAKAF YANG BATAL DEMI HUKUM UNTUK DIBAGIKAN SEBAGAI HARTA WARISAN DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1039/PDT.G/2016/PA.SMG TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MELAKUKAN PERZINAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET MELALUI AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) DALAM PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN MAHAR OLEH BAZIS KEPADA SETIAP PASANGAN DALAM PERKAWINAN MASSAL DI DKI JAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanah Wakaf yang Dialihkan Peruntukannya oleh Lembaga Adat Desa Sarak Opat di Kabupaten Aceh Tengah Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA TERJADI PERCERAIAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERMOHONAN ITSBATNIKAH DALAM PERKAWINAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASANGAN POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH PENERIMA GADAI (AR-RAHN) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK HADHANAH YANG DIBERIKAN KEPADA KAKEK ATAU NENEK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING OLEH PE NYE LENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING ( MONEY CHANGER ) BUKAN BANK DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 28/DSN - MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG ( AL - SHARF )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKAD ANTAR PARA PIHAK DALAM BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN DITINJAU DARI KAJIAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DARI KETURUNAN TIONGHOA YANG BERPINDAH AGAMA MENJADI AGAMA ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT TIONGHOA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Persyaratan Tes Human Immunodeficiency Virus (HIV) Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Bagi Calon Pengantin Yang Akan Melangsungkan Pernikahan Didasarkan Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEMBERIAN MAHAR (MAS KAWIN) YANG DIBERIKAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN JANDA YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI ISTRI SUKU JAWA YANG MENIKAH DENGAN SUAMI SUKU DAYAK DI MASYARAKAT RANTAU JAWA PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLA KEMITRAAN WARALABA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENAGIHAN KARTU PEMBIAYAAN MACET DI BANK X SYARIAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SISTEM INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN BISNIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 19974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM AKIBAT PENYANGKALAN AGAMA DARI PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KKOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI AKIBAT HUKUM GUGATAN CERAI TALAK DARI SUAMI BERDASARKAN SIGHAT TAKLIK TALAK TERHADAP ISTRI YANG TIDAK MEMBERIKAN NAFKAH BATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 213 K/A

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 231/PDT.G/2011/PN.JKT PST TENTANG KASUS TUAN RIDWAN SUMANTRI MELAWAN PT LION MENTARI AIRLINES TENTANG PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PENUMPANG PENYANDANG CACAT OLEH MASKAPAI PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA MALANG NOMOR 913/Pdt.P/2003/PA.Mlg TENTANG PERMOHONAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENGADILI SENGKETA PERBANNKAN SYARIAH YANG MELIBATKAN PIHAK NON MUSLIM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENJATUHAN TALAK DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG û UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MULTI AKAD DAN KLAUSUL AKAD DALAM PERJANJIAN GADAI EMAS DI BRI SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP SYARIAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôPELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI SEORANG PEREMPUAN DENGAN WALI ADHAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)ö Oleh: Aditya Fariz Akbar 1101 1106 0672 Program Kekhususan: Perdata Pembimbing: Dr. Hj

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM JUAL BELI MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIÆAH CABANG BANDUNG BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIÆAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DENGAN JUMLAH BAGIAN YANG SAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KOTA BENGKULU DI REJANG LEBONG DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUQAYYADAH DAN UPAYA PENYELESAIAN AKIBAT KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH INGKAR JANJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDAYAGUNAAN WAKAF SAWAH OLEH LEMBAGA NAZHIR DIINDONESIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGADAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH BANK SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian Dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DENGAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERHADAP PENGURUSAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BI RATE PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK JABAR BANTEN SYARIAH CABANG KOTA TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN TANAH WAKAF OLEH PENGELOLA WAKAF (NAZHIR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PERALIHAN UTANG KEPADA AHLI WARIS TERHADAP UTANG PINJAMAN KREDIT PADA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG KAWIN MUHALLIL SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA KAWIN KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG UNIT USAHA SYARIAH YANG MERUPAKAN UNIT KERJA DARI BANK UMUM KONVENSIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN PBI NO.11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TERHADAP HAK AHLI WARIS PEMEGANG DEPOSITO MUDHARABAH YANG BUKTI FISIKNYA TIDAK ADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HIBAH DALAM HARTA WARISAN DIKAITKAN DENGAN LEGITIEME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog