Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Stefanus Roy Rening

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Agung Yudha Adhi Nugraha - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

M. Djasman Pandjaitan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 334.K/PID/2001 TENTANG JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYEROBOTAN TANAH

Agus Takariawan, S.H.,M.H - Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S - Ira Rodiana H

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Renny Mega Pristyanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Jidin Siagian - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Abadi B. Darmo - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

M. Rasyid Ridho - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsepsi Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UNCAC 2003 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Mia Amiati - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Nyoman Serikat Putradjaya, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Widi Yudha Santika W

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Harry Kurniawan - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Krisno Halomon Siregar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Ujuh Juhana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Rico Pandeirot

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

Dewi Ana Huriatma - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Asri Rezeki - I. Tajudin, S.H.,M.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.S. - Prof.Dr.Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adardam - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj, Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

AULIANSYAH LUBIS - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Indah Wastuti Kencana Wulan - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Dadang Herli Saputra - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 334.K/PID/2001 TENTANG JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYEROBOTAN TANAH

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Konsepsi Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UNCAC 2003 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Dengan Menggunakan Alat Bukti Elektronik Menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Penerapan Asas Praduga Tidak bersalah terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh detasemen khusus 88 anti teror kepolisian republik indonesia ditinjau dari sistem peradilan pidana indonesia.

PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME PADA TAHAP PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAM

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi