Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL EKSEKUSI TERHALANG OLEH GUGATAN DITINJAU DARI HUKUM JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN APLIKASI GOJEK DALAM FITUR PAYLATER DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI POJK NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI) DI SEKTOR PERBANKAN GUNA MEWUJUDKAN KEUANGAN INKLUSIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap terhadap perlindungan hukum konsumen pengguna jasa telkom indihome dikaitkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI INVESTASI DANA HAJI DI BIDANG INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INVESTASI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KUSTODIAN DAN INVESTASI DALAM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS EQUITY CROWDFUNDING OLEH PT AKSELERAN KAPITAL INDONESIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN PROYEK SEBAGAI JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK MEMUAT KONTEN BERMUATAN NEGATIF DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI PRE - CLOSING DI PASAR MODAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PASAR MODAL DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA AKIBAT BELUM TERPENUHINYA IURAN PRODUKSI DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TRANSAKSI JUAL BELI VALUTA ASING OLEH PE NYE LENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING ( MONEY CHANGER ) BUKAN BANK DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 28/DSN - MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG ( AL - SHARF )

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PT. HOTEL INDONESIA NATOUR (HIN) ATAS ADANYA KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PERJANJIAN BOT OLEH PT. CIPTA KARYA BUMI INDAH (CKBI) / PT. GRAND INDONESIA (GI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK KARTEL BAN MOBIL OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSANGAN USAHA NOMOR 05/KPPU-L/2010 TENTANG PENGADAAN 20 LOKOMOTIF CC 204 TAHUN 2009 OLEH PT. KERETA API (PERSERO) DAN GE TRANSPORTATION

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS KEBERADAAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN HUKUM JAMINAN PADA UMUMNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN BANK DALAM KERJASAMA PERMASARAN PRODUK BANCASSURANCE YANG DILAKUKAN DENGAN CARA JOINT VENTURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PPIALANG BERJANGKA (COMMISSION HOUSE) TERHADAP INVESTOR APABILA TERJADI KEGAGALAN TRANSAKSI DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN BERJANGKA (FOREX MARGIN TRADING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) BAGI CALON PEMILIK DAN PENGURUS BANK YANG BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PBI NOMOR 5/25/PBI/2003 TENTANG PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI OLEH BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/8/PBI/2003 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUNA KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX) AKIBAT TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KERUGIAN TERHADAP BARANG DALAM SAFE DEPOSIT BOX DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Dikaitkan Dengan Hukum Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DALAM PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA IJARAH DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2008 TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMBAGA PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI PT.BANK NEGARA INDONESIA,Tbk MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 76 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN PEMBERI KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN RESI GUDANG ATAS KOMODITI BERJANGKA SEBAGAI AGUNAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK ATAS PENAWARAN SAHAM PERDANA YANG DILAKUAKN OLEH EMITEN YANG SEDANG DALAM SENGKETA HUKUM BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP KETERBUKAAN (DISCLOSURE) PADA TAHAP PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA/INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) OLEH PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 89 PK/PDT/2010 TENTANG PERJANJIAN DISTRIBUSI ANTARA PT. EFFEM FOOD INC. DENGAN PT. SMAK SNAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DIBUBARKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA (BKD) MENJADI BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ATAU LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK CROWDFUNDING BERBASIS PINJAMAN (LENDING BASED) DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENERBITAN HMETD DIKAITKAN DENGAN POJK NO.32/POJK.04/2015 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PENGGUNAAN NAMA ORANG LAIN DALAM PEMBUKAAN REKENING EFEK YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EFEK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRIVATISASI PT. PEGADAIAN (PERSERO) MELALUI METODE PENAWARAN UMUM SAHAM (INITIAL PUBLIC OFFERING) DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS PERBANKAN YANG DIATUR OLEH POJK NO. 18/POJK.03/2014 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REDISKONTO WESEL EKSPOR BERJANGKA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK EKSPORTIR DI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI PBI NOMOR : 12/15/PBI/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 10/34/PBI/2008 TENTANG TR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KPPU NO 53/KPPU-L/2008 TENTANG PEMBATASAN WILAYAH KERJA PENANGGUNG JAWAB TEKNIK DARIBADAN USAHA INSTALATIR ANGGOTA AKLI BAERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 48 PK/AG/2009 TENTANG SENGKETA PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN AKAD MURABAHAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 240PK/PDT/2006 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 115PK/PDT/2007 TENTANG KEWENANGAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN PADA PERJANJIAN GADAI SAHAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MA NOMOR 476K/PDT SUS-BPSK/2013 TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA MERRY SILABAN , MELAWAN PT. BIMA MULTI FINACE DIKAITKAN DENGAN UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 419K/ PDT. SUS/ 2012 MENGENAI KEDUDUKAN ROBERT RAYMOND DAN MEITHY SUSANTI SELAKU PERSONAL GUARANTOR DALAM HAL KEPAILITAN GUARANTOR DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT. CIPTAGRIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRA BANK GARANSI SEBAGAI JAMINAN LAWAN ATAS DITERBITKANNYA BANK GARANSI YANG DIBERIKAN TERHADAP PEMILIK PROYEK (OBLIGEE) BERKAITAN DENGAN RISIKO WANPRESTASINYA KONTRAKTOR (PRINCIPAL) DIKAJI DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN, PERBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBELIAN AGUNAN MILIK NASABAH DEBITOR DALAM RANGKA PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN KAIDAH-KAIDAH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI BUMN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NO.KEP-117/MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK GCG PADA BUMN SEBAGAI SALAH SA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PERNYATAAN MODAL SEMENTARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DAN UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DUAL BANKING SYSTEM DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Fiqih Muamalah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Agama Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Para Pihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM HAL TERJADI PENUNGGAKAN PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK IURAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog