Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Hakim Lebih Ringan Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dihubungkan Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sanksi Pidana Terhadap Calon Anggota DPRD Yang Telah Melakukan Pelanggaran Pemilu Dihubungkan Dengan Pasal 269 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pembinaan Terpidana Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Perilaku Di Lembaga Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 136.K/PID/1986 TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PADA PASAL 170 DAN PASAL 406 KUHPIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PN. JAKSEL DAN PT. DKI TERHADAP NY. HELEN TEJA SAPUTRA DAN LIE GI OW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUMEDANG NOMOR 117/PID.B/2003/PN.SMD TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK PRODUK PT UNILEVER INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BAGI MANTAN NARAPIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Terhadap Penyitaan Barang Bukti Terhadap Penyitaan Barang Bukti Pada Proses Penyidikan Dihubungkan Dengan Pelanggaran Hak Azasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pemilu Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Mekanisme KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN LISBET BORO SITANGGANG ATAS PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH SIHAT SIHAT SINAGA DAN KAWAN KAWAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN BUDIANTO SITANGGANG MENINGGAL DUNIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana d Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT KETENTUAN PASAL 27 AYAT (1) HURUF b UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI TANGGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Penyelesaian Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFRENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PASAL 16 Jo PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA GENG MOTOR USIA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNNGAN ANAK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Penghakiman Massa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENNGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Perlu Atau Tidaknya Hakim Memperoleh Persetujuan Terdakwa Terhadap Penahanan Saksi Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRIMINASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional Dihubungkan Dengan Reformasi Tujuan Pemidanaan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Proses Persidangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peninjauan Kembali Oleh Penuntut Umum Berdasrakan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbandingan Kewenangan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP dan Lembaga Praperadilan Menurut Undang-Undang No.8 Tahu n 1981 Tentang KUHAP dihubungkan Dengan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog