Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Agus Suwandono SH., LL.M - Dr. H . Isis Ikhwansyah SH., MH. CN. - Friyanka Khowara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH - Sonyendah Retnaningsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Nelly Budi Dharma - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Nelly Budi Dharma - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Auditya Saraswati Primadini Ingresjz - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr. Veronica Komalawati, S.H.,M.H. - Sri Ratna Suminar

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN UTANG (CORPORATEGUARANTOR) ANAK PERUSAHAAN DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN GRUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dwi Egawati - Pupung Faisal, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - NOER ADHE PURNAMA - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Dr. Not. Herlien, SH - Titin Lestari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - SHAFIRA HIJRIYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

DICKI NELSON - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA OLEH PT. PERTAMINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dwi Ria Agustina - Tri Handayani, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - JANUARIUS GREGORIUS GOLENG

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - INDRA NURCAHYA - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Dr. H Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Hapendi Harahap - Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

Achmad Reynaldie Saboe - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN. - Dr. Nia Kurniati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

DR H ISIS IKHWANSYAH SH MH CN - INDA RACHMAWATI - NUN HARRIETI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Hukum Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek yang Sudah Dicabut Izin Usahanya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. R. Kartikasari, SH., MH. - faradilah jusuf

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Riyan Fardian

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. - Regga Adliyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Tarsisius Murwadji, SH., MH. - Sudaryat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. - RENO CATELYA DIRA OKTAVIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - ERITA YOHAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN - Rai Mantili, SH., MH. - Stevia Yenika Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Dr. Etty Mulyati, SH., MH. - Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - YOGA SAGOTRA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TIN JAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER ATAS KERUGIAN KONSUMEN YANG DISEBABKAN OLEH IKLAN YANG DILAKUKANNYA DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Politik Hukum Tentang Kemungkinan Diterapkannya Konsep Fresh Start Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang di rugikan dalam pemberian transfusi darah dihubungkan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Jo. Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit

TANGGUNG JAWAB INDUK PERUSAHAAN SEBAGAI PENJAMIN UTANG (CORPORATEGUARANTOR) ANAK PERUSAHAAN DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN GRUP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Kedudukan dan tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta pernyataan keputusan rapat mengenai perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Kedudukan Upah Buruh Dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 Dalam Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENGGUNAAN TABUNG GAS ELPIJI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA OLEH PT. PERTAMINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Mengamankan Harta Pailit Dalam Praktik Berdasarkan Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Selaku Pembeli Yang Beritikad Baik Pada Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Dalam Rangka Pengembangan Hukum Jaminan Di Indonesia.

Perubahan Bentuk Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum Akibat Pergantian Developer dlm Pembangunan Perumahan ditinjau dari UU No. 1 Th 2011 ttg Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 8 Th 1999 ttg Perlindungan Konsumen

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGAGALAN PENGAJUAN PERMOHONAN KREDIT KARENA KESALAHAN SISTEM INFORMASI DEBITUR DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NO 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 1/POJK.07/2013 TEN

Analisis Hukum Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Efek yang Sudah Dicabut Izin Usahanya Berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Analisis Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Melakukan Penjualan Harta Pailit Dikaitkan Dengan Perlindungan Yang Seimbang Antara Debitor Dengan Kreditor

Analisis Yuridis Fungsi PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Di Sektor Infrastruktur

Aspek Kekayaan Intelektual pada Perjanjian Waralaba Berdasarkan Sistem Syariah Dikaitkan Dengan Pemberdayaan Usaha Mikroo, Kecil dan Menengah Dalam Perkembangan Ekonomi Nasional

Batas Waktu Pemeriksaan Permohonan Pailit Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemohon Pailit Dalam Praktik di Pengadilan Niaga Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

EKSISTENSI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERSEKONGKOLAN TENDER YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGA

Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dikaitkan Dengan Sita Eksekusi Obyek Jaminan Oleh Pengadilan Hubungan Industrial Ditinjau Dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Sosial

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi