Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Hazar Kusmayanti, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Yuda Anrova

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

Alya Yuliamaryam - Ema Rahmawati, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ISI SURAT WASIAT YANG MENGHAPUS HAK AHLI WARIS (ANAK KANDUNG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Anggita Seprila Puteri - Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

NABILA CHIESARANI - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Sherly Ayuna Putri,S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Vilya Christiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Dr. Hj. Renny Supriyatni S.H., M.H. - MOH. ANDYKA GAMAPUTRA - Prof. Dr. H. Eman Suparman S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.Hum. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Ramadhan Satriya Wicaksana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

Linda Rachmainy , S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman , S.H., M.H - Zahroh Tri Aprilia

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Sarwandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Maya Dewi Harahap - Rai Mantili, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Dr. Tarsisius Muwradji, SH.,MH. - Hapendi Harahap - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Hendrix Lesmana

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dr. Djanuardi, S.H., M.H. - FAUZI MUNTAHA HILMIE - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI MENYANGKUT OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH DALAM KASUS TANAH MERUYA

Betty Ruabiati, S.H.,M.H. - Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Prayoga Murti

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO. 113/ PDT. G/ 2006/ PN BB TANGGAL 10 APRIL 2007 TENTANG PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI BERIKAN KEPADA AYAH

Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Hj. Sherly Imam Slamet, S.H.,M.H.,C.N. - R. Melinda Indah Sari

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA ANTARA PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DENGAN CONOCOPHILLIPS YANG TELAH TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE DI DALAM KONTRAKNYA

Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Magdalena Sirait - Muhamad Amirulloh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Duke Arie Widagdo - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

Fara Yunita Halimy - H. Artaji, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Anton Eka Saputra - Dr. H. Eman Suparman, S.H.,M.H. - Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Yuherman

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Astrid Tonthawi - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim.

Imam Anshori Saleh - Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. - Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3591K/PDT/2018 TENTANG ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM DALAM BERACARA

TINJAUAN HUKUM ISI SURAT WASIAT YANG MENGHAPUS HAK AHLI WARIS (ANAK KANDUNG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGKARANG BANDAR LAMPUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BAGI ANAK PEREMPUAN ATAS HARTA PENINGGALAN ORANGTUANYA SUKU BATAK BERDASARKAN HUKUM ADAT

TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN NGLANJA SAWAH DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ADAT DAN BUKU III BW ( BURGELIJK WETBOEK )

STATUS SAKSI NON MUSLIM PADA PROSES PEMBUKTIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG MENGANDUNG KLAUSULA ABITRASE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Parate Eksekusi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Industri Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI MENYANGKUT OBJEK SENGKETA BERUPA TANAH DALAM KASUS TANAH MERUYA

ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO. 113/ PDT. G/ 2006/ PN BB TANGGAL 10 APRIL 2007 TENTANG PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI BERIKAN KEPADA AYAH

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA ANTARA PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DENGAN CONOCOPHILLIPS YANG TELAH TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE DI DALAM KONTRAKNYA

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi