Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PENYALURAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TAGIH PIUTANG YANG DI MARK UP DITINJAU DARI UNDANGUNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Atas Hilangnya Pendapatan Akibat Reklamasi Teluk Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 266 K/PDT.SUS-BPSK/2014 MENGENAI SENGKETA ANTARA EVIE YULISNAWATY HARAHAP MELAWAN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM LELANG YANG NILAINYA TIDAK SESUAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TERHADAP KONSUMEN ATAS GAGALNYA TOP UP (PENGISIAN ULANG) SALDO OVO MELALUI MESIN ATM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN ANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN AKTA PENGALIHAN PIUTANG (LOAN CESSIE)TERHADAP TINDAKAN PERALIHAN PIUTANG YANG TERJADI BERULANG KALI TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP DEBITUR DITINDAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BUKAN MILIK DEBITUR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) OLEH BADAN USAHA KOPERASI AL-AZHARIYAHDI WILAYAH PERTAMBANGAN GALIAN C GUNUNG KUDA KABUPATEN CIREBON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PROGRAM KEMITRAAN INTI PLASMA ANTARA PT CIOMAS ADISATWA UNIT UNGARAN DENGAN PETERNAK AYAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI JAMINAN GADAI RUMAH ATAS DASAR PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI BAWAH TANGAN TANPA JANGKA WAKTU PELUNASAN DI DESA SUKATARIS KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DOWN PAYMENT (DP) NOL RUPIAH ATAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI DKI JAKARTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEGIATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM POLA EXECUTING OLEH ARJUNA FINANCE DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERFORMANCE BOND FIKTIF DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI ESDM NO. 10 TAHUN 2017 TENTANG POKOK -­ POKOK PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA AKIBAT BELUM TERPENUHINYA IURAN PRODUKSI DIKAITKAN DENGAN KUH PERDATA DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PROGRAM KEMITRAAN PERBANKAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MERCHANT TERHADAP KERUGIAN PADA NASABAH YANG TIMBUL AKIBAT PRAKTIK DOUBLE SWIPE PADA KARTU DEBET SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN MULTI LEVEL MARKETING ANTARA MITRA USAHA ANAK DIBAWAH UMUR DENGAN PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MASA PEMBIAYAAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT PENDIDIK PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PELAKSANAAN LELANG HAK TANGGUNGAN DI BANK MEGA DITINJAU DARI PERATURAN O TORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 55POJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MATINYA HEWAN TERNAK SEBAGAI OBJEK GADAI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERLAKUAN KONTRAK DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PEMEGANG KONTRAK KARYA DAN PEMEGANG PERJANJIAN KARYA PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN BUKU III KUHP PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA MINERAL BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PRINSIP BAIL IN DALAM PENANGGULANGAN BANK SISTEMIK YANG BERMASALAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK YANG TIDAK BERIZIN DIKAITKAN DENGA N PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/20/PBI/2016 TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENEROBOSAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DALAM ERA AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION TERHADAP PRINSIP KEPERCAYAAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBANGAN KOPERASI MELALUI PENGATURAN BANK KHUSUS BAGI KOPERASI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT PERTAMINA EP ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA YANG BERADA DALAM PENGAWASANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN BANK TERHADAP ASET KEUANGAN BERMASALAH BERUPA PIUTANG KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DISEKURITISASI OLEH PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) MELALUI PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NO. 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN BENTUK KOORDINASI ANTARA OJK, BI DAN LPS DALAM RANGKA PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI KESULITAN LIKUIDITAS DENGAN DISAHKANNYA UU NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN (PPKSK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG No.615K/Pdt.Sus/2011 MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TAGIHAN ANTARA TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MELAWAN JANDRI SIADARI S.H., LL.M., SELAKU KURATOR PT TRIPANCA GROUP DAN PT BPR TRIPANCA SETIADANA DIHUBUNGKAN DENGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN DEBITUR YANG BERITIKAD TIDAK BAIK DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK PENYELENGGARA LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (LAKU PANDAI/BRANCHLESS BANKING) KEPADA AGENNYA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PELAKSANAANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19/POJK.03/2014 TENTANG LAYAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH AKIBAT KERUGIAN YANG TIMBUL DALAM PELAPORAN DATA SISTEM INFORMASI DEBITUR KEPADA BANK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/14/PBI/2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM GADAI ONLINE SEBAGAI BIDANG JASA YANG MENYALURKAN PINJAMAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG GADAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENJAMINAN (SURETY BOND) OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBUKAAN STANDBY L/ DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI KEWENANGAN DI BIDANG PENGATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DALAM UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA DAN UNDANGUNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI BRANCHLESS BANKING DALAM PERBANKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBELIAN OBJEK JAMINAN OLEH PIHAK TERAFILIASI DITINJAU DARI KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN PERJANJIAN DIAM û DIAM DALAM PERJANJIAN DISTRIBUSI BARANG DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2178 K/PDT/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK TANPA MENCANTUMKAN URAIAN MENGENAI BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA LAGU SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN MELALUI TELEMARKETING BAGI KONSUMEN LAYANAN TRIPLE PLAY INDIHOME DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR OLEH DEBITUR DALAM PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.010/2009 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SEBENARNYA TERHADAP SERTIFIKAT GANDA YANG DIJADIKAN AGUNAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG DIRUGIKAN AKIBAT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERIKUT BENDA-BENDA YANG BUKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PETANI MELALUI KREDIT PERBANKAN DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DIKAITKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SISTEM RESI GUDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGHUNI APARTEMEN GRAHA CEMPAKA MAS ATAS PERNUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER DALAM PENGELOLAAN APARTEMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN AKIBAT PENGHINAAN YANG MENGAKIBATKAN GANTI RUGI IMMATERIL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog