Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ASPEK HUKUM LAMAN PENGUMPUL BERITA (NEWS AGGREGATOR WEBSITE) YANG MENGGUNAKAN KARYA JURNALISTIK DALAM BENTUK BERITA DARI MEDIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET ( INTERNET SERVICE PROVIDER- ISP) ATAS KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELINDUNGAN TERHADAP PASIEN DALAM PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGATURAN CYBER TERRORISM DALAM MENDORONG PERLINDUNGAN KEAMANAN INFORMASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGATURAN SLOT ORBIT SATELIT SEBAGAI SUMBER DAYA TERBATAS DALAM MENDORONG KOMPETISI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGEDAR NARKOBA (DRUG TRAFFICKERS) MELALUI SISTEM PENYELENGGARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT NET MEDIATAMA INDONESIA (NET.TV) TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SISTEM ONLINE UNTUK PELEPASAN KAWASAN HUTAN DI KEMENTRIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN PENERBITAN HAK GUNA USAHA (HGU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SURAT TEGURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM KUIS KEBANGSAAN OLEH RCTI YANG MENGANDUNG UNSUR KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TAYANGAN PROGRAM REPORTASE INVESTIGASI DI TRANS TV YANG MEMPENGARUHI ANAK BERPERILAKU NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP AKUN TWITTER YANG MENDISTRIBUSIKAN TAUTAN MENUJU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKASI CYBERSPACE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP STATUS SPEKTRUM FREKUENSI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DALAM AKSI KORPORASI MERGER DAN AKUISISI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK KEPEMILIKAN SILANG (CROSS OWNERSHIP) LEMBAGA PENYIARAN SWASTA MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) GROUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK KONVERGENSI DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASSPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK JEJARING SISIAL (SOCIAL NETWORK) FACEBOOK DALAM PENISTAAN AGAMA BERDSAARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (2) UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN EAST CHINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE DI ATAS WILAYAH SENGKETA DI KEPULAUAN SENKAKU ATAU DIAOYU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ANTI SATELITE WEAPONS TERHADAP SATELIT DITINJAU DARI THE TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES 1967

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN NAMA DAN FOTO SEORANG FIGUR PUBLIK (PUBLIC FIGURE) SEBAGAI AKUN JEJARING SOSIAL ONLINE SECARA TANPA HAK OLEH PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN POTRET AKTRIS SEBAGAI IKLAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGIRIMAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) YANG BERMUATAN VIRUS KOMPUTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DENGAN ALASAN KELEBIHAN BERAT BADAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNCITRAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERETASAN SITUS RESMI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK CIPTA FILM DALAM PRAKTIK PENYIARAN ULANG MUATAN (CONTENT) TV BERLANGGANAN OLEH PELANGGAN SECARA ILLEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL ADITYA RIHMANDI TERHADAP DUGAAN PENIPUAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERDAPAT PADA KARTU VOUVHER GAME-ON MELALUI MEDIA GAME SEAL ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NASRUDDIN TERHADAP PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. TERKAIT PENDEBETAN DANA PADA TRANSAKSI ATM YANG GAGAL AKIBAT GANGGUAN MESIN ATM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAVID BAEK SEBAGAI TERSANGKA ATAS TUDUHAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH BAMBANG DANARDONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM SIARAN IKLAN ROKOK DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK FIKTIF PADA JAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) KPI PADA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI DARI DARIN MUMTAZAH TERKAIT PUBLIKASI PERS MENGENAI IDENTITAS LENGKAP DARIN DI MEDIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PELANGGAN JASA INTERNET TERHADAP TIDAK SESUAINYA JAMINAN LAYANAN (QoS) DENGAN PERJANJIAN BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP JASA PESAN SINGKAT KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYERANGAN WEBSITE KASKUS OLEH USER KABAYAN ALIAS SI CEPOT DENGAN TEKNIK DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SONY CORPORATION TERHADAP SONY ARIANTO KURNIAWAN TERKAIT PENGGUNAAN NAMA DOMAIN SONY-AK.COM BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENGELOLA SITUS VIDEO PORNOGRAFI YANG DIPERANKAN OLEH ANAK-ANAK (CHILD PORNOGRAPHY ONLINE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN YANG MERUSAK SISTEM KEAMANAN DARI PERANGKAT LUNAK (JAILBREAKING) SONY PLAYSTATION 3 BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM REGISTRASI KEPEMILIKAN IDENTITAS DIRI SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSI CYBER CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENYEBARAN SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) SPAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PORNOGRAFI BERBENTUK SINEMATOGRAFI PADA SITUS DAN FORUM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PEMINDAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERBENTUK SINEMATOGRAFI TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGOPERASIAN SISTEM PELUNCURAN UDARA (AIR LAUNCH SYSTEM) HASIL KERJASAM RUSIA DAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB QUEENSLAND AND NORTERN TERRITORY AERIAL SERVICES LIMITED (QANTAS) TERHADAP WARGA BATAM INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog