Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENGELOLA SITUS VIDEO PORNOGRAFI YANG DIPERANKAN OLEH ANAK-ANAK (CHILD PORNOGRAPHY ONLINE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN YANG MERUSAK SISTEM KEAMANAN DARI PERANGKAT LUNAK (JAILBREAKING) SONY PLAYSTATION 3 BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM REGISTRASI KEPEMILIKAN IDENTITAS DIRI SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSI CYBER CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN ELECTRONIC SIGNATURE BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM DOMESTIC ROAMING (JELAJAH DOMESTIK) OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM TRANSAKSI MOBILE-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN HAK PRIBADI (PRIVACY RIGHT) YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG MENJADI TARGET PENYADAPAN (UNLAWFUL INTERCEPTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU PRA-BAYAR PT. INDOSAT, TBK ATAS HILANGNYA PULSA REGULER UNTUK LAYANAN PAKET INTERNET UNLIMITED INDOSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 199

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN TERKAIT KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN NASABAH BANK CENTRAL ASIA (BCA) TERHADAP PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN (HACKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG DIHASILKAN MELALUI KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK E-GOVERNMENT DALAM TATA KELOLA LAMAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI PERWUJUDAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HHUKUM SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH DENGAN PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN TERHADAP PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KUASA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MELAKUKAN SPIONASE TERHADAP RAHASIA DAGANG PIHAK LAIN ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA DAN GOOGLE INC.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ISI SIARAN TV BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAMAN PENGUMPUL BERITA (NEWS AGGREGATOR WEBSITE) YANG MENGGUNAKAN KARYA JURNALISTIK DALAM BENTUK BERITA DARI MEDIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET ( INTERNET SERVICE PROVIDER- ISP) ATAS KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELINDUNGAN TERHADAP PASIEN DALAM PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGATURAN CYBER TERRORISM DALAM MENDORONG PERLINDUNGAN KEAMANAN INFORMASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGATURAN SLOT ORBIT SATELIT SEBAGAI SUMBER DAYA TERBATAS DALAM MENDORONG KOMPETISI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGEDAR NARKOBA (DRUG TRAFFICKERS) MELALUI SISTEM PENYELENGGARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYADAPAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA OLEH AUSTRALIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYIARAN DALAM PENYELENGGARAAN PENYIARAN YANG DILAKUKAN OLEH PT NET MEDIATAMA INDONESIA (NET.TV) TERKAIT IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SISTEM ONLINE UNTUK PELEPASAN KAWASAN HUTAN DI KEMENTRIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DENGAN PENERBITAN HAK GUNA USAHA (HGU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SURAT TEGURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM KUIS KEBANGSAAN OLEH RCTI YANG MENGANDUNG UNSUR KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TAYANGAN PROGRAM REPORTASE INVESTIGASI DI TRANS TV YANG MEMPENGARUHI ANAK BERPERILAKU NEGATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP AKUN TWITTER YANG MENDISTRIBUSIKAN TAUTAN MENUJU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN NEGARA DALAM YURISDIKASI CYBERSPACE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERHADAP STATUS SPEKTRUM FREKUENSI PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DALAM AKSI KORPORASI MERGER DAN AKUISISI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK KEPEMILIKAN SILANG (CROSS OWNERSHIP) LEMBAGA PENYIARAN SWASTA MEDIA NUSANTARA CITRA (MNC) GROUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK KONVERGENSI DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TELEVISI PROTOKOL INTERNET (INTERNET PROTOCOL TELEVISION/IPTV) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASSPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK JEJARING SISIAL (SOCIAL NETWORK) FACEBOOK DALAM PENISTAAN AGAMA BERDSAARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN PASAL 28 AYAT (2) UN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN EAST CHINA SEA AIR DEFENSE IDENTIFICATION ZONE DI ATAS WILAYAH SENGKETA DI KEPULAUAN SENKAKU ATAU DIAOYU BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN ANTI SATELITE WEAPONS TERHADAP SATELIT DITINJAU DARI THE TREATY ON PRINCIPLES GOVERNING THE ACTIVITIES OF STATES IN SPACE, INCLUDING THE MOON AND OTHER CELESTIAL BODIES 1967

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN NAMA DAN FOTO SEORANG FIGUR PUBLIK (PUBLIC FIGURE) SEBAGAI AKUN JEJARING SOSIAL ONLINE SECARA TANPA HAK OLEH PIHAK LAIN UNTUK MELAKUKAN PENIPUAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN POTRET AKTRIS SEBAGAI IKLAN PRODUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGIRIMAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) YANG BERMUATAN VIRUS KOMPUTER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DENGAN ALASAN KELEBIHAN BERAT BADAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNCITRAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog