Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PELINDUNGAN MEREK TERKENAL TERHADAP TINDAKAN PENJUALAN PRODUK KOLABORASI ANTAR MEREK TERKENAL PADA E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA TELEVISI DALAM UJI MATERIAL PASAL 1 ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENERBIT UANG ELEKTRONIK DALAM HAL TERDEBETNYA UANG ELEKTRONIK KONSUMEN AKIBAT KEGAGALAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP FITUR UANG ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PENYEBARAN SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) SPAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PORNOGRAFI BERBENTUK SINEMATOGRAFI PADA SITUS DAN FORUM JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM PRAKTIK PEMINDAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERBENTUK SINEMATOGRAFI TANPA IZIN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGOPERASIAN SISTEM PELUNCURAN UDARA (AIR LAUNCH SYSTEM) HASIL KERJASAM RUSIA DAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB QUEENSLAND AND NORTERN TERRITORY AERIAL SERVICES LIMITED (QANTAS) TERHADAP WARGA BATAM INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP RUSAKNYA BAGASI MILIK AM KARENA KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI (DAMAGES) DIKARENAKAN OLEH UNSUR HARDSHIP DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DAN PRAKTIKNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAMBIL ADITYA RIHMANDI TERHADAP DUGAAN PENIPUAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG TERDAPAT PADA KARTU VOUVHER GAME-ON MELALUI MEDIA GAME SEAL ONLINE BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NASRUDDIN TERHADAP PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. TERKAIT PENDEBETAN DANA PADA TRANSAKSI ATM YANG GAGAL AKIBAT GANGGUAN MESIN ATM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DAVID BAEK SEBAGAI TERSANGKA ATAS TUDUHAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH BAMBANG DANARDONO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) TERHADAP PENAYANGAN PROGRAM SIARAN IKLAN ROKOK DENGAN MENGGUNAKAN PRODUK FIKTIF PADA JAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PROGRAM SIARAN (SPS) KPI PADA LEMBAGA PENYIARAN SWASTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ORANG TUA/WALI DARI DARIN MUMTAZAH TERKAIT PUBLIKASI PERS MENGENAI IDENTITAS LENGKAP DARIN DI MEDIA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PELANGGAN JASA INTERNET TERHADAP TIDAK SESUAINYA JAMINAN LAYANAN (QoS) DENGAN PERJANJIAN BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER TERHADAP JASA PESAN SINGKAT KE BANYAK TUJUAN (BROADCAST) YANG DIATUR DALAM PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2009 DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYERANGAN WEBSITE KASKUS OLEH USER KABAYAN ALIAS SI CEPOT DENGAN TEKNIK DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SONY CORPORATION TERHADAP SONY ARIANTO KURNIAWAN TERKAIT PENGGUNAAN NAMA DOMAIN SONY-AK.COM BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UU MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENCURIAN DATA KARTU KREDIT DI TOKO THE BODYSHOP INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENGELOLA SITUS VIDEO PORNOGRAFI YANG DIPERANKAN OLEH ANAK-ANAK (CHILD PORNOGRAPHY ONLINE) BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN MENGUBAH TAMPILAN LAMAN SITUS (DEFACING) MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN YANG MERUSAK SISTEM KEAMANAN DARI PERANGKAT LUNAK (JAILBREAKING) SONY PLAYSTATION 3 BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM REGISTRASI KEPEMILIKAN IDENTITAS DIRI SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSI CYBER CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN ELECTRONIC SIGNATURE BERKAITAN DENGAN KEGIATAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SEKTOR PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM DOMESTIC ROAMING (JELAJAH DOMESTIK) OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN INFORMASI ELEKTRONIK PEMEGANG KARTU KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN CYBERBULLYING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM TRANSAKSI MOBILE-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN HAK PRIBADI (PRIVACY RIGHT) YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG MENJADI TARGET PENYADAPAN (UNLAWFUL INTERCEPTION) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA LAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU PRA-BAYAR PT. INDOSAT, TBK ATAS HILANGNYA PULSA REGULER UNTUK LAYANAN PAKET INTERNET UNLIMITED INDOSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 199

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN TERKAIT KEMERDEKAAN PERS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN NASABAH BANK CENTRAL ASIA (BCA) TERHADAP PERETASAN SISTEM ELEKTRONIK PERBANKAN (HACKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKTA NOTARIS YANG DIHASILKAN MELALUI KONSEP CYBER NOTARY DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK E-GOVERNMENT DALAM TATA KELOLA LAMAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEBAGAI PERWUJUDAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HHUKUM SELEKSI TERBUKA CAMAT DAN LURAH DENGAN PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK DI PROVINSI DKI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM DAN PERIZINAN TERHADAP PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI DASAR PENETAPAN KUASA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MELAKUKAN SPIONASE TERHADAP RAHASIA DAGANG PIHAK LAIN ANTARA REPUBLIK RAKYAT CINA DAN GOOGLE INC.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KEABSAHAN SKYPE PADA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI TELECONFERENCE DALAM ARBITRASE DI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 MENGENAI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM KELEMBAGAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) DALAM KEWENANGAN PENGATURAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ISI SIARAN TV BERLANGGANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAMAN PENGUMPUL BERITA (NEWS AGGREGATOR WEBSITE) YANG MENGGUNAKAN KARYA JURNALISTIK DALAM BENTUK BERITA DARI MEDIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET ( INTERNET SERVICE PROVIDER- ISP) ATAS KONTEN PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELINDUNGAN TERHADAP PASIEN DALAM PENGELOLAAN DATA REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENATAAN FREKUENSI THIRD GENERATION (3G) OLEH KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGAKSESAN AKUN KOMPUTASI AWAN (CLOUD COMPUTING) UNTUK PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog