Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS BAGI KHUNTSA (BANCI) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP HARTA PENINGGALAN PEWARIS BERDASARKAN SISTEM PEWARISAN ADAT DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK ISTRI UNTUK MENCERAIKAN SUAMI SECARA HUKUM ADAT NIAS DIHUBUNGKAN DENGAN HHUKUM PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PROSESI ADAT NGEMBAH BELO SELAMBAR (MEMINANG) DALAM KAJIAN HUKUM PERKAWINAN DAN HUKUM PERJANJIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENYANGKALAN TERHADAP PERKAWINAN YANG SAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK ANGKAT AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS JANDA DALAM HUKUM ADAT BATAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT KAMPUNG NAGA, DALAM SUDUT PANDANG UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA TANAH HAK ULAYAT SUKU MOI ( MARGA KALAGISON DAN MALI BELA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS BAGI PELAKU DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN GELAHANG BARENG/NEGEN PADA MASYARAKAT BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ISTRI KEDUA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN TANPA IZIN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MENGELOLA HARTA PUSAKA TINGGI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN BOYONG DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT GESIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN CINO BUTO DI TANAH DATAR SUMATERA BARAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT JAYAPURA (NAFRI) DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1983

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN PADA DARI MASYARAKAT KETURUNAN TIONGHOA DIKAMPUNG KALIJAYA KECAMATAN TELUK NAGA KABUPATEN TANGGERANG DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT YANG DIANGKAT DARI KELUARGA ORANG LAIN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN TABANAN-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ASTRA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT LOMBOK DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PADA MASYARAKAT ADAT SUKU AMUNGME TIMIKA-PAPUA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERUPA TANAH HAK MILIK AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDAG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM GIRIK TERHADAP BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT BADUY DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MENURUT PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan anak dihubungkan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008bTentang Perlindungan Anak Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATRA BARAT BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PEMBANGUNAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA ATAS WANPRESTASI PEMBERI WARALABA BERHUBUNGAN DENGAN PEMBINAAN KEPADA PENERIMA WARALABA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN HARTA PUSAKA TINGGI BERDASARKAN HUKUM ADAT MASYARAKAT MATRILINEAL DI MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT MAYORAT PEREMPUAN SEMENDE DI PALEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEWARISAN ORGAN TUBUH MANUSIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 184 K/AG/2009 TENTANG TEORI PENYUSUNAN SURAT PERMOHONAN CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM WARIS ADAT TERHADAP HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DI DESA PAWIDEAN KABUPATEN INDRAMAYU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI MASYARAKAT KAMPUNG TAMBANG RAMBANG SUMATERA SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KAWIN KYAI DALAM SISTEM ADAT KAMPUNG BENDA KOTA CIREBON DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MELAYU DELI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALUAN DOKUMEN NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEWARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENYANYI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK KERJASAMA DIDASARKAN BUKU III KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ADAT KARUHUN URANG YANG DILAKUKAN SEBELUM BERLAKUNYA SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA GEDUNG DAN ASPEK PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PIHAK PENYEWA SELAKU KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1331 K/PDT/2010 TENTANG HAK WARIS ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM ADAT MASYARAKAT DI BALI TERHADAP HARTA PENINGGALAN DARI PEWARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHA DALAM HUKUM ADAT SUMENEP MADURA DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK TANAH ULAYAT TERHADAP HAK PENGUSAHA HUTAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGUASAAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI RUMAH SINGGAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog