Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

UPAYA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Tiga Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta)

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H. - Yohanes Hartono

Detail Cantuman XML Detail Cite

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

Hinca Ikara Putra Pandjaitan - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

Ismi Winarni - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. - Helmanida - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H. - Wardono

Detail Cantuman XML Detail Cite

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H. - Saifudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAITAN OTONOMI DESA DENGAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979

Eddy Sarwanto - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. Lili Rasjidi, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - H. Nana Rukmana - Prof. Dr. .R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN TULISAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945(Suatu Penelitian tentang Implementasi Kemerdekaan mengeluarkan Pikiran dan Tilisan Dalam Media Cetak Pada Masa Orde Baru)

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H. - Rukmana Amanwinata

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Kuntana Magnar - Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Dr. Bagir Manan, S.H., MCL. - Maiyestati - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PT ASTEK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATS TENAGA KERJA PERUSAHAAN SWASTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Marthin - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

Asep Suparman - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAHULU, KINI, DAN IMPLIKASINYA UNTUK YANG AKAN DATANG

Henricus Sanyotohadi - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASAS TUGAS PEMBANTUAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TINGKAT II MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TH.1974 (Penelitian di Kodya Dati II Malang-Jawa TImur)

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN. - Supriyadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM URUSAN PARIWISATA (Studi Kasus Di Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan)

Andi Pangerang - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H.R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM DARI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1974 (STUDI KASUS : PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA

Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. - Faisal Akbar Nasution - Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Prof. Dr. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignyo, S.H. - Yuliandri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

UPAYA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH MELALUI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus di Tiga Daerah Tingkat II di Daerah Istimewa Yogyakarta)

SEGI-SEGI HUKUM DALAM SISTEM PENAGTURAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAHAN DI DAERAH (STUDI KASUS : PEMERINTAH DAERAH kHUSUS IBU KOTA JAKARTA)

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWEANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MPR MENURUT KETETAPAN MPR NO. VI/MPR/1998

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI PADA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP

FUNGSI ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

HUBUNGAN ANTARA MATERI MUATAN PENJELASAN DENGAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH UUD 1945 (STUDI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)

KAITAN OTONOMI DESA DENGAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA MENURUT UU NO. 5 TAHUN 1979

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN TULISAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945(Suatu Penelitian tentang Implementasi Kemerdekaan mengeluarkan Pikiran dan Tilisan Dalam Media Cetak Pada Masa Orde Baru)

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

PERANAN BAPPEDA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

PERANAN PT ASTEK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATS TENAGA KERJA PERUSAHAAN SWASTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

ANALISIS YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAHULU, KINI, DAN IMPLIKASINYA UNTUK YANG AKAN DATANG

ASAS TUGAS PEMBANTUAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TINGKAT II MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TH.1974 (Penelitian di Kodya Dati II Malang-Jawa TImur)

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM URUSAN PARIWISATA (Studi Kasus Di Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan)

ASPEK HUKUM DARI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI SALAH SATU INDIKATOR PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI MENURUT UU. NO. 5 TAHUN 1974 (STUDI KASUS : PROPINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi