Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA

BERRY TAMPUBOLON - Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN DIRECT SELLING BADAN USAHA MULTI-LEVEL MARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN KEGIATAN PERDAGANGAN

Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. - Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Putra Harry P

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) KEPADA PENANAM MODAL ASING DALAM RANGKA KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL

DEINAR ROBI - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR WARALABA BERDASARKAN PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN

Deviana Yuanitasari, S.H.,M.H. - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - DWI DARMANTO

Detail Cantuman XML Detail Cite

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Rizky Emiria

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nun Harrieti, S.H.,M.H. - RAISA SAMANTHA SUDANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Anandar Mulia - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Amanda Desyana - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Supraba Sekarwati W, SH.,CN. - Farid Madani

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS MENGENAI PEMENUHAN UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PRAKTEK KARTEL TERHADAP PUTUSAN KPPU NO.25/KPPU-I/2009 DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Hj. Aam Suryamah, S.H.,M.H. - RADITYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Yuristi Dian Pertiwi

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 387K/PDT.SUS/2010 TENTANG PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. ATRIUMASTA SAKTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI

Anita Afriana, S.H.,M.H. - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Ruth Anne Fitricia

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM PENANAM MODAL ASING TERKAIT DAFTAR NEGATIF INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE

DEVIANA YUANITASARI,S.H., M.H. - Dr. An-an Chandrawulan, S.H., LL.M - LUTFIA CHAIRUNNISA LATUCONSINA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF TOL NUSA DUA û NGURAH RAI û BENOA TERKAIT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA BADAN USAHA DENGAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - RATU KICA PERTIWI

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ANGGIE FAUZI SETIAWAN - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DA

Dr. An An Chandrawulan S.H.,LL.M. - MUHAMMAD ICHSAN - Pupung FaisalS.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Cliff Simon Joshua - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Rai Mantili, S.H., M.H. - Rani Dwi Septeria

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Famelia Pratiwi - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Aulia Arbiani - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Inggri Vinaya - Maret Priyanta, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - RESKI ALFIANTI SYAM - Tri Handayani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Ade Chandra - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr.Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL..M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Gilbert Orlando Sitorus - Laina Rafianti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - Sestri Oktaviani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

ANDITA PADMANEGARA - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Dr. H. Agus Mulya Karsona S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Dipa Mulia - Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nurjaman Firdaus - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Richard Chandra Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Basworo Wicaksono - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M - PROS. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D. - SYUKRI HIDAYATULLAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Alvin Saptamandra S. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Rai Mantili, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb - SALMA LAITUPA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED) PESAWAT DALAM PENGANGKUTAN UDARA NIAGA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN DIRECT SELLING BADAN USAHA MULTI-LEVEL MARKETING DIHUBUNGKAN DENGAN KEGIATAN PERDAGANGAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN (TAX HOLIDAY) KEPADA PENANAM MODAL ASING DALAM RANGKA KEPENTINGAN EKONOMI NASIONAL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR WARALABA BERDASARKAN PERMENDAG NO. 58/M-DAG/PER/9/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NO. 07/M-DAG/PER/2/2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEMITRAAN DALAM WARALABA UNTUK JENIS USAHA JASA MAKANAN DAN

AISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DAERAH DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA

AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP KERAHASIAAN BANK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERBANKAN DAN UNDANG UNDANG PENANAMAN MODAL

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENETAPAN SEI MANGKEI SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DALAM MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM PT AGIS TBK. DALAM KAITANNYA DENGAN MANIPULASI PASAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Analisis Kepastian Hukum Bill Of Lading (E-Bol) Dikaitkan Dengan Kedudukan Bill Of Lading Sebagai Dokumen Pengangkutan Barang Melalui Laut Pada Penyelenggaraan Eksport-Impor Indonesia

ANALISIS MENGENAI PEMENUHAN UNSUR PERJANJIAN PENETAPAN HARGA DALAM PRAKTEK KARTEL TERHADAP PUTUSAN KPPU NO.25/KPPU-I/2009 DIKAITKAN UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI KOTA BANDUNG

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 387K/PDT.SUS/2010 TENTANG PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. ATRIUMASTA SAKTI DENGAN BANK SYARIAH MANDIRI

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KOMPOSISI SAHAM PENANAM MODAL ASING TERKAIT DAFTAR NEGATIF INVESTASI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PE

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TARIF TOL NUSA DUA û NGURAH RAI û BENOA TERKAIT PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH ANTARA BADAN USAHA DENGAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ASPEK HUKUM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DA

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi