Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DALAM UPAYA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DIKELUARKANNYA CLEAN BILL OF LADING TERHADAP KARGO YANG MEMILIKI KEADAAN TIDAK BAIK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN THE HAGUE-VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN NAHKODA UNTUK MENGIKUTI PERINTAH PENCARTER KAPAL DALAM SUATU MUSIBAH KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN STANDAR NYPE'93

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM PENERAPAN TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 SEBAGAI TINDAKAN EKSPROPRIASI TIDAK LANGSUNG BERDASARKAN ASEAN AUSTRALIA NEW ZEALAND FREE TRADE AGREEMENT SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu sya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAM MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDSARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAITANNYA TERHADAP KEPENTINGAN NEGARA INDONESIA (STUDI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI AGREEMENT ON PRESHIPMENT INSPECTION DALAM KERANGKA WTO TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN PRESHIPMENT INSPECTION DALAM SISTEM KEPABEAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP PERKEMBANGAN OPERASI DAN PENGANGKUTAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi PBI No. 14/8/PBI/2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum Terhadap Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dan Ditinjau Dari Prinsip National Treatment Pada UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2012 tentang melaksanakan divestasi saham terhadap penanaman modal asing dan pengembangan ekonomi nasional ditinjau dari pasal 33 undang-undang dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KEWAJIBAN DIVESTASI SAHAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Perjanjian Asean China Free Trade Area Terhadap Kedaulatan Ekonomi Negara Melindungi Sektor Usaha Mikro Kecil Menegah Dan Koperasi Dalam Leberalisasi Perdagangan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INDONESIANISASI TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN ASING DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM KERANGKA GATS/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Investasi Asing Pada Sektor Perbankan Terhadap Pengembangan Perbankan Nasional Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENUNTUTAN SPIN-OFF TERHADAP PT. SEMEN GRESIK PASCA PRIVATISASI CEMEX DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN TENTANG OBLIGASI KONVERSI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN SAHAM MINORITAS DI PT. HERO SUPERMARKET (Tbk) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN BIAYA PENGEMBALIAN (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 22 THN 2001 TTG MINYAK DAN GAS BUMI DAN UU NO. 25 THN 2007 TTG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN OTORITAS PELABUHAN DALAM PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN TERHADAP KEWENANGAN PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN ASETNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN KEKUATAN HUKUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN ASAS KESEIMBANGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepemilikan Modal Asing Dalam Perbankan Indonesia Dikaitkan Dengan Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT UNTUK MENYEDIAKAN KELAIKLAUTAN KAPAL YANG MENINGKAT STANDARNYA SESUAI DAERAH PELAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN THE HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) ATAS PENYALAHGUNAAN RAHASIOA DAGANG DALAM PERJANJIAN WARALABA DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DAN UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN UNIDROITPRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH/INVESTOR SEBAGAI PENGGUNA JASA BROKER DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING DI PT. AGRODANA FUTURES DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pekerja Alih Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial Guna Mewujudkan Investasi Yang Kondusif Dalam Rangka Mencapai Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL TERHADAP PENJUALAN MERCHANDISE DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI PROPINSI JAWA BARAT PASCA DIBERLAKUKANNYA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MOD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TIDAK TERANGKUT DENGAN ALASAN KAPASITAS UDARA (DENIED BOARDING PASSANGER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI MELALUI INSTRUMEN SAFEGUARDS GATT/WTO DAN PENERAPANNYA TERHADAP INDUSTRI BAJA HILIR DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PELAKU USAHA PENJUAL LAMPU HID DITINJAU DARI IZIN IMPOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Konvensi Miga (Cinvention Establishing The Multilateral Invesment Guar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN UDARA DENGAN PENERAPAN PRINSIP PRESUMPTION OF LIABILITY ATAS KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KEHILANGAN BARANG DITEMPATTUJUAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN KONTRAK JUAL BELI GAS SECARA SEPIHAK OLEH BP MIGAS/SKK MIGAS SEBAGAI AKIBAT DARI DITERBITKANNYA SURAT NO. 0499/BP00000/2011/S2 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KERUGIAN NEGARA DIBIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA YANG DISEBABKAN OLEH PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DIKAITKAN DENGAN UNITED NATI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN MAYORITAS SAHAM ASING PADA SEKTOR USAHA PERBANKAN TERHADAP PERKONOMIAN NASIONAL DITINJAU DARI UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PP NO. 29 TAHUN 1999 TENTANG PEMBELIAN SAHAM BANK UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS BENTUK BADAN HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI PENGGANTI BP MIGAS PASCA DIKELUARKANNYA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3135 TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI JABATAN RANGKAP DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN PRINSIP RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAH TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWAJIBAN MEMBAYAR AVARY UMUM ATAS MUNCULNYA KERUGIAN LAUT DALAM PENGANGKUTAN LAUT TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DITINJAU DARI KUHD DAN YORK/ANTWERP RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN KARTEL DALAM INDUSTRI SEMEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN ATAS BARANG YANG DIAKIBATKAN OLEH BAHAYA LAUT DALAM PENGIRIMAN MENGGUNAKAN KAPAL LAUT TERKAIT DENGAN HAGUE-VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TATA CARA PENETAPAN DAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 YTAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK KOMPETEN YANG MENGAKIBATKAN SUATU KECELAKAAN PADA KAPAL KARGO BERDASARKAN ROTTERDAM RULES DAN HUKUM DI INDONESIA""TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN ANAK BUAH KAPAL YANG TIDAK KOMPETEN YANG MEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BUILD, OPERATE, AND TRANSFER (BOT) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN INVESTOR SWASTA TENTANG PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL PARUNG BESERTA FASILITAS PENUNJANGNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PT. JASA RAHARJA DAN PT. JASA RAHARJA PUTERA KEPADA PENUMPANG KERETA API YANG MENGALAMI KECELAKAAN DI DAOP II PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog