Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PATEN VAKSIN COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN KEPENTINGAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Indonesia and the Aircraft Lease Implementation in its Airlines Amid Covid-19 Pandemic: a Perspective from Investment Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Investment Court System sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal EU-Indonesia Dihubungkan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 dan New York Convention 195

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK TERHADAP STATUS DAN KEGIATAN USAHA PT PENENAMAN MODAL ASING YANG TELAH DIBUBARKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG KM SINAR BANGUN YANG TENGGELAM DI DANAU TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SOUTH EAST ASIA JOURNAL CONTEMPORARY BUSINESS, ECONOMICS AND LAW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATY ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) MILIK PT. RIDLATAMA GROUP DALAM PERKARA CHURCHILL MINING MELAWAN PEMERINTAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI OLEH PEMERINTAH TERHADAP KONTRAKTOR YANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KEBIJAKAN WAJIB FULL STACK DALAM JASA BONGKAR MUAT PETI KEMAS DI PELABUHAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPANJANGAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA HOTEL DALAM KEGIATAN USAHA HOTEL DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTMENT COURT SYSTEM SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL EU-INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 1985 DAN NEW YORK CONVENTION 1958

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUALISME ATURAN MENGENAI SERTIFIKAT BADAN USAHA BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN HAK INVESTOR UNTUK MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENCADANGAN DANA ABANDONMENT AND SITE RESTORATION DALAM PRODUCTION SHARING CONTRACT BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BAGI KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) DI WILAYAH PELABUHAN DALAM KEGIATAN BONGKAR MUAT BARANG DARI DAN KE KAPAL DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS CABOTAGE DALAM KASUS PENGGUNAAN KAPAL BERBENDERA ASING DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP FAIR AND EQUITABLE TREATMENT DALAM ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT DALAM BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA INDONESIA DAN CINA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNDAAN KEBERANGKA TAN IBADAH UMRAH DAN PENELANTAR AN JEMAAH UMRAH OLEH PENYE LENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI SERTA PERATURAN PELAKSANANYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA WAJIB DALAM PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PIHAK ASING DITINJAU DARI UNDNAG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDER, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU I

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN DAN/ATAU CABANG DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ASING SEBAGAI BENTUK PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog