Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Famelia Pratiwi - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Aulia Arbiani - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Inggri Vinaya - Maret Priyanta, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - RESKI ALFIANTI SYAM - Tri Handayani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Ade Chandra - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr.Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL..M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Gilbert Orlando Sitorus - Laina Rafianti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - Sestri Oktaviani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

ANDITA PADMANEGARA - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Dr. H. Agus Mulya Karsona S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Dipa Mulia - Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nurjaman Firdaus - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Richard Chandra Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Basworo Wicaksono - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

Dr. An An Chandrawulan, S.H., LL.M - PROS. HUALA ADOLF, S.H., LL.M., PH.D. - SYUKRI HIDAYATULLAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

Alvin Saptamandra S. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Rai Mantili, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Riandi Apriliansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Riandi Apriliansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

Anaita Afriana, S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Tri Angga Kamal

Detail Cantuman XML Detail Cite

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Etty Mulyati, S.H.,M.H. - REVINA FEBRI HERMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Pd.D,FCB. Arb - ZEFANYA B.P. SAMOSIR

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

DIKI MUHAMMAD - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prita Amalia, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

ALEXANDER SIBURIAN - Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Dr. Sudaryat, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - PAMELA MARIANA - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - ELSA YUNIKA PRADANA - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Feisha Rahman - Rahayu Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA WAJIB DALAM PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PIHAK ASING DITINJAU DARI UNDNAG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDER, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU I

Aldy Syabadillah Akbar - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prita Amalia, S.H., M.H. - ZEFANYA SAMANTHA SAUSILAWANE

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Enni Soerjati P. S.H., M.H. - Wilhart Simarangkir

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN DAN/ATAU CABANG DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ASING SEBAGAI BENTUK PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - MARCHEL TARSINGOT - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M - HAFIDZ PUTRA ARIFIN - Pupung Faisal, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - KENLEY PRAMMADYA PUTRA - Sri Dewi Anggraeni, S.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

ARTHUR DANIEL PANDAPOTAN SITORUS - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Etty Mulyati, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dhita Rizkina Wirapradja - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Shinta Dewi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M., Ph.D.,FCB.Arb. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb - SALMA LAITUPA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

STANDARDISASI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DIBANDINGKAN DENGAN AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIER TO TRADE DIHUBUNGKAN DENGAN HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN BEBAS

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 294K/PDT.SUS/2012 TENTANG KARTEL PENGGUNAAN INDUSTRI FARMASI KELAS TERAPI AMLODIPINE BESYLATE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SE

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

KEWAJIBAN PENCARTER KAPAL DALAM MENUNJUKAN PELABUHAN YANG AMAN (SAFE PORT) BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN DALAM KUHD

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONSUM

KONSEP DENIAL OF JUSTICE DALAM INVESTASI INTERNASIONAL BERDASARKAN PRAKTIK ARBITRASE INTERNASIONAL

LEGAL MEMORANDUM DUGAAN PRAKTIK DUMPING YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA UKRAINA TERHADAP PRODUK IMPOR TEPUNG TERIGU NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GATT/WTO 1994

LIBERALISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN DAN PRIVATISASI PLN DITINJAU DARI AMANAH PASAL 33 UUD 1945

MEMORANDUM HUKUM UNTUK PT. PALYJA DAN PT. AETRA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK PENGELOLAAN AIR DENGAN PT. PAM JAYA OLEH PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

MERGER ANTARA PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk. DAN PT CHANDRA ASRI INTI SEJATI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999, DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN YANG BERGERAK PADA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA WAJIB DALAM PERJANJIAN YANG MELIBATKAN PIHAK ASING DITINJAU DARI UNDNAG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDER, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA BUKU I

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB (EXEMPTIONS OF LIABILITY) TERHADAP PENJUAL ATAS PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DIKARENAKAN ADANYA HALANGAN (IMPEDIMENT) BERDASARKAN KONVENSI MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UN CISG 1980)

PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH BAGI INVESTASI SWASTA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2010 JUNCTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DIKAITKAN DENGAN P

PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN DAN/ATAU CABANG DI INDONESIA OLEH PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ASING SEBAGAI BENTUK PENANAMAN MODAL ASING DIKAITKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KERJASAMA EKSPLOITASI DAN EKSPLORASI MIGAS ANTARA PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DENGAN BPMIGAS (SKK MIGAS) DITINJAU DARI UU NO.22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

PENERAPAN KLAUSUL PENGEMBALIAN BIAYA (COST RECOVERY) DALAM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT) ANTARA PEMERINTAH DENGAN PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

PENERAPAN MULTIPLE LICENSE BAGI SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KESETARAAN DALAM UU NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN PERBANKAN

PENERAPAN OFF HIRE DALAM PEMBAYARAN CHARTER KAPAL DIKAITKAN DENGAN CHARTER WAKTU DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAM MODAL ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN OTONOMI DAERAH

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi