Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

Cliff Simon Joshua - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Rai Mantili, S.H., M.H. - Rani Dwi Septeria

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Famelia Pratiwi - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Aulia Arbiani - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nyulistiowati Suryanti, S.H.,M.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Inggri Vinaya - Maret Priyanta, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - RESKI ALFIANTI SYAM - Tri Handayani, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

Ade Chandra - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr.Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL..M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Gilbert Orlando Sitorus - Laina Rafianti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - Sestri Oktaviani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

ANDITA PADMANEGARA - Dr. An An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Dr. H. Agus Mulya Karsona S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Dipa Mulia - Dr. An an Chandrawulan, S.H., LL.M. - Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Nurjaman Firdaus - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. - Richard Chandra Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Basworo Wicaksono - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Idaman Putri - Sri Dewi Anggraeni, S.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Sonora Gokma Pardede

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM ATAS PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DALAM UPAYA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TO

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - SYAFRUDDIN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DIKELUARKANNYA CLEAN BILL OF LADING TERHADAP KARGO YANG MEMILIKI KEADAAN TIDAK BAIK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN THE HAGUE-VISBY RULES 1968

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H. - Salomo Jhuan Anggara

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Dr. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H., M.H. - Hapy Cahyadi Yosland

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN NAHKODA UNTUK MENGIKUTI PERINTAH PENCARTER KAPAL DALAM SUATU MUSIBAH KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN STANDAR NYPE'93

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Edwin Anggadinata - Prof.Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.,Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Rahma Sekar Savitri

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

Aditya Parameswary - Dr. An-an Chandrawulan S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

Deviana Yuanitasari, S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - RIO ADI PRABOWO

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

Deviana Yuanitasari, S.H,M.H. - Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Rr HANUM RIZKY H

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCBArb - Shafawati Nadiah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., FCB.Arb - RIMA ANDRINI H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Prof. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D.,FCB.Arb. - SINATRYA S PRIMANDHANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Giska Kusuma Wardani - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M, Ph.D., FCB.Arb

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Dr. Tarsisius Murjawi, S.H., M.H. - Natasha Valerina

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dr. Hj. Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - JULISSA PERTIWI GOZALI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

Deviana Yuanitasari S.H., M.H. - Dr. An-An Chandrawulan S.H., LL.M. - LEONARDO T. MANURUNG

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - H. Iwan Hermawan, S.H.,M.H. - NANDITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,LL.M. - OKKY HERMAN - Pupung Faisal,S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Koleksi

ASPEK PERJANJIAN DALAM PENERAPAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) DALAM BADAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA BUSWAY

DUGAAN PENETAPAN HARGA KEDELAI MELALUI KARTEL OLEH PT. CARGILL INDONESIA, TELUK INTAN, LIONG SENG DAN GUNUNG SEWU YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA TAHU DAN TEMPE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAING

PENERAPAN PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI JASA PELAYANAN TAKSI DI BANDARA JUANDA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PENERAPAN STRICT LIABILITY TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA TERHADAP PENCEMARAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PENGAMBILALIHAN OBJEK LEASING OLEH PIHAK LESSOR SECARA PAKSA DITINJAU ADRI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PENGATURAN SEKTOR TEKSTIL DAN PAKAIAN JADI DI INDONESIA SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI KETENTUAN GATT/WTO

PENGELOLAAN PENANAMAN MODAL ASING PASCA DITETAPKANNYA BATAM SEBAGAI FREE TRADE ZONE BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PENGGUNAAN INDIRECT EVIDENCE DALAM PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN HUKUM ACARA PERDATA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA PERJANJIAN KERJA LAUT DI PT. RIG TENDERS INDONESIA, TBK,. DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase internasional berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 dikaitkan dengan kedaulatan ekonomi indonesia

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP KEMAJUAN INDUSTRI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

TECHNICAL ASSISTANCE CONTRACT (TAC) SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KERJASAMA MIGAS ANTARA PT. PERTAMINA DENGAN PT. RADIANT ENERGI SUKATANI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MIGAS DAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TINJAUAN HUKUM ATAS PENINGKATAN DAYA SAING PASAR TRADISIONAL DALAM UPAYA PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TO

TINJAUAN HUKUM MENGENAI DIKELUARKANNYA CLEAN BILL OF LADING TERHADAP KARGO YANG MEMILIKI KEADAAN TIDAK BAIK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DIHUBUNGKAN DENGAN KUHD DAN THE HAGUE-VISBY RULES 1968

TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NEGARA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN GROSSE AKTA HIPOTEK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN NAHKODA UNTUK MENGIKUTI PERINTAH PENCARTER KAPAL DALAM SUATU MUSIBAH KAPAL BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER WAKTU DAN DIKAITKAN DENGAN STANDAR NYPE'93

TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM KONTRAK PRODUCTION SHARING PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS OLEH PERUSAHAAN MULTINASIONAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS DAN UNDANG-UNDANG NOMO

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN NEGARA CINA MENGENAI LARANGAN IMPOR TERHADAP PRODUK AKUATIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SPS

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM MEMBERI GANTI KERUGIAN TERHADAP HILANGNYA BAGASI PENUMPANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDAR

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN MENGENAI PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN PENGEMBALIAN UANG (REFUND) TIKET PENUMPANG LION AIR DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI NO 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TE

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP BADAN HUKUM ASING DIHUBUNGKAN DENGAN ILC DRAFT ON RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNASIONALLY WRONGFUL ACTS 2001

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK BERDASARKAN PERJANJIAN CARTER DALAM HAL TERJADINYA KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH DEVIASI YANG DILAKUKAN NAHKODA KAPAL DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN THE HAGUE VISBY RULES 1968

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG ATAS TINDAKAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA PIHAK PENERIMA YANG TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN KONOSEMEN DI PELABUHAN TUJUAN DIKAITKAN DENGAN HAGUE-VISBY RULES

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM HAL TERJADINYA TUBUTKAN KAPAL YANG BERISI MUATAN MINYAK BUMI DIHUBUNBGKAN DENGAN KUHD DAN ROTTERDAM RULES

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT YANG SECARA TIDAK LANGSUNG MEMPUNYAI SIFAT BERBAHAYA TANPA SEPENGETAHUAN PENGANGKUT DIKAITKAN DENGAN ROTTERDAM RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM KETERLAMBATAN AKIBAT SALVAGE (PENYELAMATAN0 KAPAL LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN HAGUE VISBY RULES DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN PERAIRAN TERHADAP PENUMPANG KORBAN KECELAKAAN KAPAL YANG DIAKIBATKAN OLEH KELEBIHAN MUATAN (OVER CAPACITY) DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TEN

TANGGUNG JAWAB PT. ANGKASA PURA II (PERSERO) TERHADAP MASKAPAI PENERBANGAN DENGAN DITUNDANYA KEBERANGKATAN BERDASARKAN KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

TANGGUNG JAWAB YANG TIMBUL ANTARA PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN LISAN DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERIKATAN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi