Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Pilihan Hukum dalam Perjanjian Perlintasan Pipa Darat Antar Kontraktor Kontrak Kerja sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Berdasarkan Hukum Perjanjian dan Hukum Perdata Internasional (studi kasus terhadap Negosiasi Klausula Hukum yang mengatu

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU Nomor. 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan UU Teknis.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Mediasi Sebagai Dasar Metode alternatif dan Konseptualisasi Asas Hukum Penyelesaian Sengketa Perikanan Di Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dikaitkan Dengan Kewenangan Daerah Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Standarisasi Barang dan Jasa Menurut Undang2 No. 7 Th 2014 tentang Perdagangan Dibandingkan dengan Agreement on Technical Barrier To Trade Dihubungkan dengan Hambatan Teknis Perdagangan Bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PUSAT INVESTASI PEMERINTAH SELAKU BADAN LAYANAN UMUM DIBAWAH KEMENTRIAN KEUANGAN ATAS DIVESTASI SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Bilateral Invesment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perusahaan Penanaman Modal Asing Anak Perusahaan Multinasional Dikaitkan Dengan Ketentuan Commercial Presence Dalam Gats/WTO dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum tentang Pencatatan dan Penilaian Barang Modal pada Perjanjian sewa Guna Usaha dengan Hak OPSI (Financial Lease) dikaitkan dengan Fungsi Akuntansi dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (L

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Potensi Ekspropriasi Akibat Implementasi Pembatasan Kepemilikan Saham asing Yang diatur Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Hortikultura

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Penanam Modal Sebagai Pemegang Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan (sebuah Perbandingan di Kawasan Ancol dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dibidang Investasi Melalui ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) Tahun 2009 Dalam Rangka Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN Dan Implikasinya Terhadap Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepariwisataan Nasional Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengawasan Kepabeanan Terhadap Perizinan Impor sebagai Upaya Penyelesaian Dwelling Time

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Peraturan Pemerintah No. 24 Th 2012 tentang Melaksanakan Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing dan Pengembangan Ekonomi Nasional Ditinjau Dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum atas Investasi Asing pada Bidang Perbankan Nasional Dikaitkan dengan Liberalisasi Ekonomi serta Implikasinya terhadap Pengembangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Kebijakan Ekspor Rotan Dalam Era Perdagangan Global Dikaitkan Dengan Pengembangan Industri Rotan Indonesia sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhdap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Pengelolaan Antara Pemilik Hak Atas Tanah Dengan Pengembangan Untuk Perumahan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Investor Obligasi Tanpa Jaminan Yang diterbitkan Oleh PT. Terbuka Dikaitkan Dengan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Atas Beban Biaya Yang Ditolak (Non Cost Recovery) Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Operasional Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dihubungkan Dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanam Modal Asing atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Konvensi Miga (Convention Establishing The Multilataral Invesment Guarant

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penanaman Modal Asing Atas Pelanggaran Kontrak Penanaman Modal Oleh Pemerintah Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Konvensi Miga (Convention Establishing The Multilateral Invesment Guara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Ketahanan Pangan Dalam Era Globalisasi Menuju Perwujudan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Mengenai Pengujian Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal terhadap Penanaman Modal (Asing) Bidang Agribisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Terhadap Kewenangan BKPPM Daerah Propvinsi Jawa Barat Dalam Proses Perpanjangan SIPABT PT. CBBI Pasca Dikeluarkannya PERPRES 27/2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek-aspek Transnasional Hukum Kepailitan Indonesia Dihubungkan Dengan Kewenangan Kurator Untuk Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Rangka Pengambangan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjaminan Sumber Daya alm Minyak Dan Gas Bumi dalam Perjanjian Kredit Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Forum Arbitrase Internasional Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Dikaitkan dengan Kedaulatan Ekonomi Indoneisa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha Tidak Sehat Melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Meningkatkan Penanaman Modal Asing di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Konvensi Internasional dan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia Dikaitkan dengan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog