Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Rahayu Prasetianingsih, S.H.,M.H. - VICKY VERONIKA ARUAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - M. Roken Fadli, MK. - Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Heri Bahriudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Akbar Hikmatullah - Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Hj. Kania Dewi Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H. - REGA FELIX

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Jean Elvardi - Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

Ayu Mukti Satya - Dr. Agus Kusnadi, S.H,.M.H. - Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

DHANNI AZIER NANDA DWI JENDRA - Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Putri Kharisma - Rahayu Prasetianingsih, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Dr. Imamulhadi, S.H.,M.H. - SITI NURUL INTAN SARI DALIMUNTHE

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H - Helmi Nurjamil - Inna Junaenah, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H., M.H. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H. - SRI SETYOWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

POLITIK HUKUM PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DIKAITKAN DENGAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

Sifat hukum dan implementasi penyusunan naskah akademis dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan sistem perundang-undang di indonesia

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

FUNGSI BADAN PEMERIKSAA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEDUDUKAN PERANGKAT DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA

Keterikatan Negara Pada Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969 Dalam Praktiknya Serta Kepentingan Nasional Indonesia.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT JAYAPURA BERKAITAN DENGAN PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTU PEMBANGUNAN DITINJAU DARI UU NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA

EKSISTENSI DESA HASIL PEMEKARAN PASCA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 140/418/PMD TAHUN 2012 TENTANG MORATORIUM PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN

EKSISTENSI KEPUTUSAN PRESIDEN DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RAWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG DAN OTONOMI DAERAH

PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DALAM RANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembebasan Bea Masuk Barang Impor Obyek Perdagangan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG IMPOR OYEK PERDAGANGAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi