Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ST U DI K AS US PUT US AN PE NG AD IL A N AG A M A CI AN J U R NOMOR 1808/PDT.G/2018/PA.CJR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN ADANYA PEMALSUAN AKTA CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN SIRI (KEDUA DAN SETERUSNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A INDRAMAYU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISI SURAT WASIAT YANG MENGHAPUS HAK AHLI WARIS (ANAK KANDUNG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA PRODUKTIF DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lulus Belum Belum 19-09-2019 09:25 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WASIAT ANAK ANGKAT TUNGGAL YANG MENDAPATKAN HARTA WARISAN LEBIH DARI 1/3 BAGIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN RAMBUT GIMBAL PADA MASYARAKAT GUNUNG DIENG, KABUPATEN WONOSOBO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIGADAIKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Pemberian Mahar Nikah yang di serahkan kepada calon istri oleh calon suami tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat nikah menurut hukum islam dikaitkan dengan instruksi persiden nomor 1 tahun 1991 tentang konpilasi hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN PELAJAR SMP DI KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Waris Secara Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Antara Ibu Laila Dan Bapak Asrul Ditinjau Dari Hukum Adat Bengkulu Selatan Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NON PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ZAKAT OBLIGASI KONVENSIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU SARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ATAS PILIHAN ORANG TUA DI DESA PABUARAN LOR KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGG AL PADA MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG CIKONENG DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN KAMPUNG MUSLIM KECICANG KARANG ASEM BALI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA BAPAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK KRIMINAL TERHADAP ABORSI (PENGGUGURAN) YANG DILAKUKAN KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRANATA BAGI HASIL (AL MUSAQAH) DALAM SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERTANAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH WAKAF DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM AKIBAT PENYANGKALAN AGAMA DARI PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KKOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 377/K/AG/2009 TENTANG HARTA WARISAN YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/K/AG/2009 TENTANG TIDAK TERLAKSANANYA IKRAR WAKAF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 74/Pdt.G/2012/PA.Mks TENTANG PERCERAIAN AKIBAT MURTADNYA SALAH SATU PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby MENGENAI PERKARA SENGKETA PEMBATALAN WAKAF DALAM PENGALIHAN FUNGSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DIKABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HIBAH ATAS ROYALTI SUATU HAK CIPTA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN WALI MUJBIR DALAM MENGAWINKAN PAKSA ANAK PEREMPUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP AKAD IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MIKRO BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN STATUS DAN KEDUDUKAN PEMBUATAN SURAT HIBAH DARI PEWARIS KEPADA AHLI WARIS PEREMPUAN PADA MASYARAKAT KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN INPRES RI NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI MELALUI MEKANISME MUDHAROBAH MUTHLAQAH PADA KOPERASI JASA SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000DAN KEPMEN NEGARA URUSAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI YANG DIKUASAI OLEH ANAK TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog