Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Perjanjian Lisensi Franchise Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Dengan Asing

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH.,FCB.Arb - Riana Anggarini

PERJANJIAN LISENSI PROGRAM KOMPUTER BEBAS (FREE SOFTWARE) DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGGUNA

HARI S SUNGKARI - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - Prof.Dr.Djuhaendah hasan, S.H. - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Lisensi Tentang Hak Cipta Program Komputer Melalui Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Wipo Copyraight Treaty (WCT)

Karjono - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Eddy Damian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian pengalihan kepemilikan rumah obyek KPR secara di bawah tangan dihubungkan dengan UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman

Astrid Nur Mariska - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Pengangkutan Kargo Melalui Udara Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Penangkut terhadap Kerugian Konsumen Pengirim Barang akibat Kehilangan atau Kerusakan Barang

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Novi Sandra Mayangsari - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

Ida Nurlinda, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Sri Hendarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

ANITA D.A. KOLOPAKING - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Heru Soepraptomo, S.H., SE. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof.Dr.H. Heru Soepraptomo, S.H.,SE.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN PNYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DI BIDANG ASURANSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Etty Mulyati, S.H.,M.H. - Fitri Rizkiani - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Simpanan Dana Nasabah Bank Dalam Kaitannya Dengan Likuidasi Bank Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof. Dr. H. Heru Soepraptomo, SH.,SE. - Shanny F

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Ratu Susi Nurtjahjati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlawanan Melalui Penangguhan eksekusi Objek Jaminan dalam Kredit Macet dengan Jaminan Hak Atas Tanah

Dr. Supraba Sekarwati W., SH., CN. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Thelly Rope

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindangan Hukum Bagi Nasabah akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Derivatif

Dr. Tarsisius Muwradji, SH.,MH. - NATISHA SHALIMAR ISMAIL - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Tarsisius Murwadji, SH.,MH - Zur Nur A. Fauzia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Dirk Jamaludin Niode - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Prof.Dr. Huala Adolf, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pengelolaan BUMN Persero Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.

Hadiyanto - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB. Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Ade Komaruddin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Ahmad Muliadi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Elsa Fitria - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Hukum Sektor Migas Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Penataan Usaha Industri Hilir Menuju Kemandirian Industri Migas Nasional Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Dirk Jamaludin Niode - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH - Satria A. Putra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Domestik Indonesia.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. Priyatna Abdurrajid, S.H., - Ricco Akbar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Nyulistiowati Suryanti - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Etty Haryati Djukardi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

H. MU'ADZ CHALIK - Prof. Huala Adolf, SH., LL.M. Ph.D.,FCBArb. - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Muadz Chalik - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. M. Daud SIlalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Iing Sodikin Arifin - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

Nia Kurniati, SH., MH. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH. - Sima Simson

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG. 1726/K/PDT/1986 TENTANG BANK JUAL TANAH AGUNAN TANPA LELANG DAN MASALAH LEMBAGA HUKUM CESSIE

Etty Mulyati, SH. - Gerry Suryadilaga - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

An-An Chandrawulan, SH., LL.M. - Anne Dwi Pratiwi - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2810 K/PDT/1989, TANGGAL 20 APRIL 1993 MENGENAI KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIN OFFSHORE LOAN YANG TIDAK DILAPORKAN TERHADAP DEBITUR INDONESIA ANTARA SOCIETE GENERALE SINGAPORE MELAWAN PT SARANG TEHNIK DAN

Ailia Mamada Lubis - Etty H. Djukardi, SH., CN. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Ahadin Rizki - Etty Mulyati, SH. - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 6 7 8

Koleksi

Perjanjian Lisensi Franchise Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Dalam Perjanjian Franchise Dengan Asing

PERJANJIAN LISENSI PROGRAM KOMPUTER BEBAS (FREE SOFTWARE) DIHUBUNGKAN DENGAN HAK PENGGUNA

Perjanjian Lisensi Tentang Hak Cipta Program Komputer Melalui Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Wipo Copyraight Treaty (WCT)

Perjanjian pengalihan kepemilikan rumah obyek KPR secara di bawah tangan dihubungkan dengan UU No. 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman

Perjanjian Pengangkutan Kargo Melalui Udara Dihubungkan Dengan Tanggung Jawab Penangkut terhadap Kerugian Konsumen Pengirim Barang akibat Kehilangan atau Kerusakan Barang

Perjanjian pengelolaan apartemen antara penghuni apartemen dengan pengembang sebagai pengelola sementara dihubungkan dengan PP no. 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun

PERJANJIAN PENGGABUNGAN USAHA PERBANKAN BERBENTUK PT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PERJANJIAN PNYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DI BIDANG ASURANSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Perjanjian Simpanan Dana Nasabah Bank Dalam Kaitannya Dengan Likuidasi Bank Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan Tanggung jawab Produsen atas tercemarnya produk makanan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen

Perlawanan Melalui Penangguhan eksekusi Objek Jaminan dalam Kredit Macet dengan Jaminan Hak Atas Tanah

Perlindangan Hukum Bagi Nasabah akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Derivatif

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Politik Hukum Pengelolaan BUMN Persero Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Politik Hukum Sektor Migas Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Penataan Usaha Industri Hilir Menuju Kemandirian Industri Migas Nasional Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Domestik Indonesia.

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG. 1726/K/PDT/1986 TENTANG BANK JUAL TANAH AGUNAN TANPA LELANG DAN MASALAH LEMBAGA HUKUM CESSIE

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2810 K/PDT/1989, TANGGAL 20 APRIL 1993 MENGENAI KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIN OFFSHORE LOAN YANG TIDAK DILAPORKAN TERHADAP DEBITUR INDONESIA ANTARA SOCIETE GENERALE SINGAPORE MELAWAN PT SARANG TEHNIK DAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi