Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dihubungkan Dengan Aspek Haki Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi penerima waralaba pada perjanjian waralaba di bidang money changer dalam terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA PELAYANAN JASA KERETA API INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pewaralaba Atas Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Kreditur Konkuren Sebagai Pemohon Pernyataan Pailit Terhadap Hak Istimewa Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIMPINAN BPR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Penerima Waralaba (Franchisee) Dalam Perjanjian Baku Dihubungkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Pemberi Waralaba (Franchisor)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dihubungan dengan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dalam Pengiriman Uang Tunai Yang Di Asuransikan Dengan Asuransi Cash In Transit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian sewa beli komputer

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Perbankan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap nasabah deposan bank sebagai konsumen dihubungkan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DILIKUIDASI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap penerima waralaba dalam perjanjian waralaba dengan pihak asing

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Karya Cipta Di Perusahaan Pers Media Cetak Dihubungkan Dengan UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kepentingan Pemegang Saham Publik Akibat Perubahan Status Perseroan Terbatas Terbuka Menjadi Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Akuisisi Saham Di Pasar Modal Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Konsumen Barang Impor Bermerek Dihubungkan Dengan Undang-Undang N0.15 Tahun 2001 Tentang Merek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan nasabah bank dalam transaksi perbankan melalui internet banking

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PEDAGANG PERHIASAN EMAS DALAM JUAL BELI PERHIASAN EMAS DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KONSUMEN KARENA KUALITAS TINDAKAN MEMENUHI STANDAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan tenaga kerja di bawah umur di jermal dihubungkan dengan konvensi ILO International Labour Organization

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarap Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan Dalam Sengketa Antara Pemegang Hak Guna Usaha Dengan Penggarapan Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hak Pengelolaan Sebagai Hak - Hak Administratif Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pengelola Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Independensi Bank Indonesia ( Bi ) Dikaitkan Dengan Penyelesaian Bank Bermasalah Dalam Upaya Pengembangan Sistem Perbankan Nasional Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama Yang Berkeadilan Dikaitkan Dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Kekayaan BUMN Persero Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penjaminan Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Pembiayaan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Niaga Syariah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Politik Hukum Pengelolaan Industri Migas Indonesia DIkaitkan Dengan Kepentingan Perekonomian Nasional Dalam Mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Jasa Penilai Publik Dalam Pemberian Kredit Perbankan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pemangku Jabatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan peruntukan lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan permukiman dihubungkan dengan UU no. 24 tahun 1992 tentang penataan ruang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Peruntukan, Fungsi Dan Penggunaan Kawasan Hutan Ditinjau Dari Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perubahan Status Hak Atas Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Berdasarkan Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Pengalihan Kredit Sindikasi Bank Beku Operasi Terhadap Peserta Sindikasi Lainnya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Dalam Kaitannya Dengan Investasi Asing Pada Perusahaan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuisisi Saham Perbankan Nasional Dikaitkan Dengan Kepemilikan Saham Oleh Pihak Asing Dihubungkan Dengan Upaya Pengembangan Perbankan Indonesia Dalam Rangka Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis atas klaim pembuatan generator dalam perjanjian pembelian generator ditinjau dari hukum perjanjian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Status Bangunan Dalam Perjanjian Pemberian Hak Guna Bangunan Di Ats Hak Milik Atas Tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis yuridis terhadap konsolidasi Bank Badan Usaha Milik Negara dalam upaya penyehatan perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum kedudukan Bank selaku kreditor pemegang hak tanggungan dalam keadaan debitur pailit.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pajak Dalam Penerapan Sanksi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI DI KAITKAN DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit kepada pensiunan pegawai Negri dengan jaminan SK pensiun

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pemberian kredit tanpa anggunan yang dananya berasal dari surat utang negara dalam kaitannya dengan tingkat kesehatan bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum penggabungan (merger) bank sebagai upaya penyehatan dan penggembangan usaha perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum rekapitulasi perbankan dalam upaya penyehatan bank bermasalah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM SERTIFIKAT DEPOSITO SEBAGAI AGUNAN KREDIT DALAM PRAKTEK PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog