Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Kaitannya Dengan Pengelolaan Kekayaan Alam Di Atas Tanah Hak Ulayat Menurut Perspektif Otomomi Khusus Papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Tanah Hak Ulayat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Batubara Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga jaminan kebendaan bagi tanah dan benda lain yang melekat pada tanah dalam konsepsi penerapan asas pemisahan horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Perlindungan varietas Tanaman sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Nasional Usaha Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatu Upaya Pengembangan Pasar Modal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi

Detail CantumanXML DetailCite
Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Arbitrase Dalam Transaksi E-Procurement Dilingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan dihubungkan dengan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP AL-WAKALAH BAI AS-SALAM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 19992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kapitaslis Potensi Sumber Daya Energi Strategis Dikaitkan Dengan Asas Rasionalitas Dalam Rangka Pembangunan Hukum Energi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerja Sama Penguasaan Gas Metana Batu Bara Yang Berkeadilan Dihubungkan Dengan Hak Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Leasing Dengan Jaminan Alat Berat Sebagai Objek Leasing Di Perusahaan Swasta Nasional Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Lessor Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatasan Luas Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk Perumahan Diperkotaan Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Pembiayaan di Bank Syariah Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pengembangan Hukum Perbankan Syariah Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembebanan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan Syariah Dikaitkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Blbi) Kepada Bank-Bank Bermasalah Dikaitkan dalam Upaya Pemerintah di Bidang Penyehatan Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Rangka Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian Kredit Yang Dijamin Oleh Saham Go Public Dengan Menggunakan Lembaga Fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM GO PUBLIC" DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA FIDUSIA "EMBERIAN KREDIT YANG DIJAMIN OLEH SAHAM "GO PU"MBERI"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemberian pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prisip Syariah dalam system perbankan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK BERMASALAH UNTUK MEWUJUDKAN PERBANKAN YANG SEHAT DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Diluar Negeri Dihubungkan Dengan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencabutan Izin Usaha Bank dan Akibatnya Terhadap Hak Nasabah Penyimpan Dana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Lingkungan Berdasarkan Kearifan Masyarakat Adat Dalam Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK BAGI HASIL DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Lebaga Paksa Badan Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan manajemen resiko perbankan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana tabungan dikaitkan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pajak Deposito Dalam Sistem Perbankan Yang Dihubungkan Dengan Rahasia Bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum atas kerugian akibat perubahan nilai mata uang dalam perjanjian jasa kontruksi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu tinjauan hukum pembayaran dengan kredit berdokumen letter of credit(LC) dalam perjanjian ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Subrogasi dalam pengalihan piutang kredit oleh Bank dengan objek jaminan hak tanggungan berpedoman pada UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tagihan Pajak Sebagai Piutang Istimewa Dalam Kepailitan Debitor Dihubungkan Dengan Politik Hukum Perpajakan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab agen bank dalam kredit sindikasi macet terhadap kreditor peserta sindikasi dihubungkan dengan UU no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah oleh UU no. 10 tahun 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank atas hilangnya barang titipan milik nasabah pada perjanjian penitipan barang dalam sistem perbankan di Indonesia dihubungkan dengan UU ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabah sebagai akibat penyalahgunaan Personal Identification Number (PIN) kartu debet dalam perjanjian Automated Teller Machines (ATM) oleh pihak ketiga dihubungkan dengan UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindunga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Pada Bank Berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka Dikaitkan Dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperate Governace Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab Pedagang informal sebagai pelaku usaha terhadap kerugian konsumen NPM L2N.00.036 L2N.00.046 L2N.00.035 L2N.00.062 L2N.00.031 L2N.01.002 L2N.00.016 L2N.00.026 L2N.01.050 L2N.00.054 L2N.00.064 L2N.00.074 L2N.00.056 L2N.0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Perdagangan Obat Tradisional Berbahan Kimia Yang Dapat Membahayakan Konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog