Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjuan hukum atas hak bank untuk membeli obyek jaminan dalam keadaan kredit macet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis atas surety bond sebagai suatu bentuk khusus jaminan perorangan dalam perjanjian pemborongan dihubungkan dengan keputusan Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai penyelesaian masalah kredit macet melalui eksekusi obyek jaminan dalam penjaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai perjanjian baku dalam pemasangan listrik PLN dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Mengenai Pinjaman Modal Usaha Melalui Pembiayaan Konsumen Dana Express Pada Perusahaan Multifinance Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis mengenai sita jaminan dalam pemutusan pailit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS PASAR MODAL (BAPEPAM) DALAM MENGANTISIPASI TERJADINYA MISLEADING PROSPECTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HIPOTIK BERDASARKAN PASAL 224 HERZIENE INDONESICH REGLEMENT DAN PASAL 1178 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Yang Dananya Bersumber Dari Surat Utang Negara Dikaitkan Dengan Tingkat Kesehatan Bank.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis persaingan usaha jasa kontruksi pembangunan gedung dalam era pasar bebas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BANK DALAM SISTEM E-BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Tentang Pengenaan PPN & PPn BM Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGENAAN PPN & PPn BM TERHADAP PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang transaksi derifatif dengan prisip kehati hatian bank

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis tentang usance letter of credit dalam transaksi ekspor impor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap perjajian kredit tanpa anggunan pada kredit peduli Jabar dan peduli Banten dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No.10 Th 1998 tentang perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARIAH CARD SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN KETENTUAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Berkeadilan Dalam Liberalisasi Sektor Migas menuju Kemandirian Usaha Industri Hilir Minyak Nasional Guna Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan BUMN Persero Dikaitkan Dengan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Era Liberalisasi Ekonomi Serta Implementasinya di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Bagi Kepentingan Penenaman Modal Bidang Agribisnis Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat Untuk Kepentingan Usaha Pertambangan Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Sektor Migas Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Penataan Usaha Industri Hilir Menuju Kemandirian Industri Migas Nasional Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Praktik merger dan hak pemegang saham minoritas dalam merger perseroan terbatas dihubungkan dengan UU No.1 Th 1995 dan Peraturan Pemerintah No.27 Th. 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Orientasi Bisnis Yang Berkelanjutan Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Sebagai Salah Satu Sarana Pengembangan Lembaga Hukum Arbitrase Domestik Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Privatisasi BUMN Persero Dihubungkan Dengan Kepemilikan Golden Share Oleh Negara Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Saham PT. Terbuka Sebagai Objek Jaminan Kebendaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Kreditur Dalam Rangka Pembangunan Hukum Jaminan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Hukum Lingkungan Terpadu Pada kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Sektor Hulu Migas Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Terpadu Hukum Lingkungan Pada Kegiatan Eksplorasi Dan Eksploitasi Di Sekita Hulu Migas Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 3337 K/PDT/1991 TENTANG TANAH SEBAGAI JAMINAN UTANG YANG DIPERJUALBELIKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG. 1726/K/PDT/1986 TENTANG BANK JUAL TANAH AGUNAN TANPA LELANG DAN MASALAH LEMBAGA HUKUM CESSIE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2461/K/Pdt/1999 TANGGAL 17 DESEMBER 1999 MENGENAI PRAKTIK PEMBERIAN FASILITAS DALAM BENTUK TRANSAKSI DERIVATIF ANTARA PT SURYAMAS DUTA MAKMUR Tbk. MELAWAN PT BANK NIAGA Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2810 K/PDT/1989, TANGGAL 20 APRIL 1993 MENGENAI KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIN OFFSHORE LOAN YANG TIDAK DILAPORKAN TERHADAP DEBITUR INDONESIA ANTARA SOCIETE GENERALE SINGAPORE MELAWAN PT SARANG TEHNIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REG. NO. 951 K/ SIP/1974 TANGGAL 6 FEBRUARI 1975 TENTANG SANDERA KARENA HUTANG SEBAGAI JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KREDIT MACET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Arbitrase Dalam Transaksi E-Procurement Dilingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula Baku Pada Perjanjian Kartu Kredit Dalam Transaksi Elektronik dihubungkan Dengan Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Kartu Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan dihubungkan dengan UU no. 8 thn 1999 ttg perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEP AL-WAKALAH BAI AS-SALAM DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA TANI PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 19992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kapitaslis Potensi Sumber Daya Energi Strategis Dikaitkan Dengan Asas Rasionalitas Dalam Rangka Pembangunan Hukum Energi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerja Sama Penguasaan Gas Metana Batu Bara Yang Berkeadilan Dihubungkan Dengan Hak Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Migas Duhubungkan Dengan UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Suatu Perspektif Pembaruan Kerjasama Bidang Hulu Migas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kontrak Leasing Dengan Jaminan Alat Berat Sebagai Objek Leasing Di Perusahaan Swasta Nasional Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum Hak Lessor Sebagai Upaya Pengembangan Perusahaan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit kepemilikan rumah secara Buy Back Guarantee dihubungkan dengan Undang Undang perlindungan konsumen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kredit macet dengan jaminan hak milik atas tanah milik debitor yang berpindah kewarganegaraan dihubungkan dengan UU no. 5 tahun 1960 ttg Peraturan dasar pokok-pokok agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KREDIT TANPA JAMINAN YANG DITERAPKAN PADA PROGRAM BKKBN DALAM KREDIT PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (KPTTG) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1992 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   7   8   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog