Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SURO PADA MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôPELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI SEORANG PEREMPUAN DENGAN WALI ADHAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)ö Oleh: Aditya Fariz Akbar 1101 1106 0672 Program Kekhususan: Perdata Pembimbing: Dr. Hj

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD WAKAF MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN WAKAF SURAT BERHARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PENGHIBAHAN RUMAH YANG MELEBIHI 1/3 BAGIAN DARI HARTA YANG DIMILIKI PENGHIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUH PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HIBAH ATAS ROYALTI SUATU HAK CIPTA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGUNGAN UTANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENARIKAN KEMBALI HIBAH OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG MENINGGAL DUNIA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENAYANGAN IKLAN YANG MENGANDUNG UNSUR SYIRIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 32 TH 2002 TTG PENYIARAN DAN UU NO. 8 TH 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENELANTARAN ANAK OLEH KEDUA ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN BANTI KERUGIAN SYARI'AH 9TAWIDH0 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUMPERDATA INDONESIA SEBAGI BAGIAN DARI SISTEM HKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HASIL INVESTASI DALAM AKAD ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN ISTERI YANG SAH BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 1074/Pdt.G/2004/PA/Bdg

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM WARIS MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTASI MELALUI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN ATAS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SIMIN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA ANTARA E. SRIYATI DAN NANA HERYANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG KAWIN MUHALLIL SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA KAWIN KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SULAWESI-SELATAN (ADAT BUGIS DI KABUPATEN SID-RAP) DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL (NIKAH HAMIL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI SETELAH DISAHKAN UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ISBATH WAKAF SEBAGAI PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTNAG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUMISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT PASAL 8 UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KAIDAH-KAIDAH PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESEHATAN ANAK TERHADAP BAHAYA ROKOK BAIK SEBAGAI PEROKOK AKTIF MAUPUN PASIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUMISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH LEMBAGA NADZIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHERAAN MASYARAKAT MUSTAHIQ DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR PEMBIAYAAN ARDH AL-HASAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI MELALUI MEKANISME MUDHAROBAH MUTHLAQAH PADA KOPERASI JASA SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000DAN KEPMEN NEGARA URUSAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI YANG DIKUASAI OLEH ANAK TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN MEREK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog