Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR PEMBIAYAAN ARDH AL-HASAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI MELALUI MEKANISME MUDHAROBAH MUTHLAQAH PADA KOPERASI JASA SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000DAN KEPMEN NEGARA URUSAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI YANG DIKUASAI OLEH ANAK TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN MEREK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MELINDUNGI DAN MENSEJAHTERAKAN ANAK TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1979 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JAKARTA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKAD KARTU PEMBIAYAAN SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP GADAI SAWAH TANPA JATUH TEMPO DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP WAKAF TANAH YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN DITINJAU MENURUT HUKU ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN (SYIQAQ) PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA SUAMI BERPINDAH AGAMA (MURTAD) DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM NUSYUZ SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN, PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN WAKAF TUNAI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 2004 TTG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NO. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN IMPLIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAMDIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHA DALAM HUKUM ADAT SUMENEP MADURA DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP WALI HAKIM DALAM HAL WALI ADHAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA VOLUNTER ATAU CONTENTIOUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH SYARI'IYAH DIPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM DALAM SISTIM PERADILAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEKAYAAN YAYASAN ISLAM ASY-SYARIFIYYAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN MAHAR CALON MEMPELAI PRIA TERHADAP CALON MEMPELAI WANITA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM SUMATRA BARAT DIKAITKAN DENGAN UU NO 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAYANAN MOBILE BANKING DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANGûUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM OPSI TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ISLAM YANG DISELESAIKAN DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BENTUK PERKAWINAN NGEROROD MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HHUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SYARAT KAUSA YANG HALAL DALAM PERJANJIAN HIBAH GINJAL BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS BAGI KHUNTSA (BANCI) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA WARISAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PARA AHLI WARIS RACHMAT HIDAYAT TERHADAP RUMAH WARISAN YANG DIJUAL OLEH NINA MARINAH, ISTRI KETIGA DARI RACHMAT HIDAYAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS HAK WARIS ISTERI DARI PERKAWINAN POLOGAMI TANPA IZIN ISTERI PERTAMA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN SEDARAG (INSECT) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISI PERJANJIAN PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG BERAGAMA ISLAM DARI AYAHNYA YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING YANG KEMBALI MENGANUT AGAMA ASALNYA DALAM KAWIN KONTRAK YANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU TENTANG INDOMARET NO.03/KPPU-L/I/2000 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM JUAL BELI TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI NGEDELENGIN DI MASYARAKAT BETAWI MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM ADAT BETAWI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog