Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN BIRO JODOH ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYEKH PUJI DAN LUTHFIANA ULFA DIKAITKAN DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN LEASING DAN AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BI-TAMLIK MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH )KHES) DALAM PEMBIAYAAN PESAWAT TERBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TALAK YANG DIJATUHKAN PADA PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA ( PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN ) DI TINJAU MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UANG MUT'AH PASCACERAI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BEKAS SUAMI KEPADA BEKAS ISTRI BERDASAARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PELAKSANAAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ZAKAT ATAS ROYALTI HASIL PENJUALAN BUKU BEST SELLER MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN HAK WARIS SESEORANG YANG TERLAHIR KHUNTSA KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM DIHBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN TANAH WAKAF TANPA AKTA IKRAR WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGQIYASAN BAGI PERKAWINAN JARAK JAUH MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (VIDEOTELECONFRENCE), DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJUALAN BENDA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGELOLA WAKAF DAN PENGATURANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NO. 1189/Pdt.G/1994/PA.Bdg

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS BERBENTUK BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD SYIRKAH WARALABA SYARI'AH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI UU NO. 3 TH 2006 TTG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERUBAHAN FUNGSI OBJEK WAKAF AKIBAT PERGANTIAN NADZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR MATERI SYARIAH ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MELAWAN HKUM DALAM PENGUASAAN HARTA WARISAN OLEH SALAH SEORANG AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KEMURTADAN ISTRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KHULUK DALAM HAL TIDAK ADANYA IWALDH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO,OR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MELINDUNGI DAN MENSEJAHTERAKAN ANAK TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1979 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JAKARTA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKAD KARTU PEMBIAYAAN SEBAGAI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN JIKA MEMPELAI PRIA PADA SAAT IJAB KABUL DIWAKILKAN OLEH ADIK KANDUNG DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DIDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP GADAI SAWAH TANPA JATUH TEMPO DI KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP WAKAF TANAH YANG TIDAK MEMILIKI AKTA IKRAR WAKAF BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN DITINJAU MENURUT HUKU ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN TERHADAP HARTA BERSAMA DIDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN (SYIQAQ) PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN PERCERAIAN KARENA SUAMI BERPINDAH AGAMA (MURTAD) DALAM ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSISTIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM NUSYUZ SUAMI SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN, PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI HASIL HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN WAKAF TUNAI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PERBANKAN SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 2004 TTG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PENGKALAN KERINCI NO. 16/PDT.G/2008/PA.PKC TENTANG PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA OLEH PIHAK ISTERI DI TINJAU DATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS MENGENAI KEGIATAN USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI PONDOK PESANTREN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NO. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TTG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DAN IMPLIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT HUKUM ISLAMDIKAITKAN DENGAN PERMA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SALEP TARJHA DALAM HUKUM ADAT SUMENEP MADURA DITINJAU DARI UU NO. 1 TH 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP WALI HAKIM DALAM HAL WALI ADHAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PERKARA VOLUNTER ATAU CONTENTIOUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS WEWENANG MAHKAMAH SYARI'IYAH DIPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALAM DALAM SISTIM PERADILAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEKAYAAN YAYASAN ISLAM ASY-SYARIFIYYAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMO 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PEMBAYARAN MAHAR CALON MEMPELAI PRIA TERHADAP CALON MEMPELAI WANITA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM SUMATRA BARAT DIKAITKAN DENGAN UU NO 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAYANAN MOBILE BANKING DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANGûUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MENGENAI PEWARISAN ORGAN TUBUH YANG DILAKUKAN OLEH PEWARIS DALAM WASIAT PADA AHLI WARIS DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM OPSI TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN ISLAM YANG DISELESAIKAN DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BENTUK PERKAWINAN NGEROROD MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HHUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI BAGIAN DARI RESEPSI HUKUM ISLAM PADA SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI DI DOMPET DHUAFA BANDUNG TAHUN 2004

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog