Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HAK ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM WARIS MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK NAFKAH ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGISNYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ ATAS IBU YANG TELAH MURTAD PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 382K/AG/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK DALAM NIKAH WISATA ORANG TUANYA MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INVESTASI MELALUI REKSA DANA SYARIAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DI PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

JAMINAN ATAS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SIMIN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN BUNGA ANTARA E. SRIYATI DAN NANA HERYANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TENTANG KAWIN MUHALLIL SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA KAWIN KONTRAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SULAWESI-SELATAN (ADAT BUGIS DI KABUPATEN SID-RAP) DAN HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NO.1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL (NIKAH HAMIL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI SETELAH DISAHKAN UU NO. 21 TH 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ISBATH WAKAF SEBAGAI PENGGANTI AKTA IKRAR WAKAF DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTNAG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUMISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERKAWINAN MELALUI MEDIA VIDEO TELECONFERENCE DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT PASAL 8 UU NO. 23 TH 2004 TTG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KAIDAH-KAIDAH PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN TENTANG HAK MEWARISI AHLI WARIS DARI PEWARIS YANG DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN BW (BURGERLIJK WETBOEK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK YANG TELAH BERAKHIR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESEHATAN ANAK TERHADAP BAHAYA ROKOK BAIK SEBAGAI PEROKOK AKTIF MAUPUN PASIF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUMISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI OLEH LEMBAGA NADZIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHERAAN MASYARAKAT MUSTAHIQ DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENAYANGAN KRIMINALITAS DI TELEVISI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR PEMBIAYAAN ARDH AL-HASAN DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT ATAS TINDAKAN PENGAMBILALIHAN SEPIHAK OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL HUBUNGAN KAWIN KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DARI HUBUNGAN INCEST MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN POLIANDRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG MELEBIHI 4 ISTERI DALAM WAKTU BERSAMAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FATWA MUI NOMOR 17 TAHUN 2013

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR YANG MELAKUKAN INVESTASI MELALUI MEKANISME MUDHAROBAH MUTHLAQAH PADA KOPERASI JASA SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000DAN KEPMEN NEGARA URUSAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN SUAMI YANG DIKUASAI OLEH ANAK TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT ALIRAN AHMADIYAH DALAM MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH HIBAH YANNG BELUM DIDAFTRAKAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN MEREK BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN TANAH WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERSETUJUAN TINDAKAN BEDAH MAYAT BAGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN MENURUT KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM RYMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ALASAN PERCERAIAN KARENA DISFUNGSI SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ANAK ASUH YANG DILAKSANAKAN OLEH GERAKAN ORANG TUA ASUH ( GN-OTA ) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DIKAITKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PINJAM JAGO MENURUT HUKUM ADAT KARO DAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM DAN PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM BAGI ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI IBU PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBUNUHAN JANIN (ABORSI) YANG DILAKUKAN OLEH IBU KANDUNGNYA DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAFAÆ SEORANG ISTRI TERHADAP SUAMI MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PENGASUHAN DAN PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) YANG JATUH KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI JAMINAN GADAI YANG BEROBYEK POHON DUKU DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS BERDASARKAN KETENTUAN GADAI SYARIAH, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK YANG MEMILIKI ALAT KELAMIN GANDA MENURUUT HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PENJAMIN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog