Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN WANITA MINANGKABAU YANG MENIKAH BEDA AGAMA DENGAN PRIA WNA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN BERPINDAH AGAMA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA ZINAH DAN PERKEMBANGANNYA MENURUT RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERBUATAN QURBAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN QURBAN DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNSUR PAKSAAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI UNSUR POKOK DALAM PERBUATAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
Analisis Hukum Terhadap Pasangan

Analisis Hukum Terhadap Pasangan "Kawin Sirri" Di Kalangan Masyarakat Berdasarkan Perundangan dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemerintahan islam Ditijau Dari Hukum Administrasi Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis hukum terhadap pasangan "kawin sirri" di Kalangan masyarakat...

Detail CantumanXML DetailCite
Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-Undangan yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia

Aktualisasi Hukum Islam Dalam Berbagai Perundang-Undangan yang Menunjuk Kepada Hukum Materil Syariat Islam Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Eksistensi Badan Wakaf Indonesia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional Indonesia

Eksistensi Badan Wakaf Indonesia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Nasional Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLITIK KRIMINAL TERHADAP ABORSI (PENGGUGURAN) YANG DILAKUKAN KORBAN PEMERKOSAAN MENURUT PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRANATA BAGI HASIL (AL MUSAQAH) DALAM SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERTANAHAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH WAKAF DI KABUPATEN SUMEDANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN PRE-WEDDING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 19974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM WAKAF BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM AKIBAT PENYANGKALAN AGAMA DARI PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KKOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS TALAK DAN AKIBAT HUKUM TALAK YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 377/K/AG/2009 TENTANG HARTA WARISAN YANG DIHIBAHKAN KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 137/K/AG/2009 TENTANG TIDAK TERLAKSANANYA IKRAR WAKAF DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 342 K/AG/2000 TENTANG HIBAH HARTA TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 368.K/AG/1995 TANGGAL 16 JULI 1998 TENTANG HARTA WARISAN DARI SEORANG PEWARIS ISLAM YANG MEMPUNYAI ANAK MUSLIM DAN NON MUSLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MA RI NO. 39.PK/AG/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 38.K/AG/1997/PTA.JAK TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN SUAMI YANG MEMILIKI DUA ISTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 74/Pdt.G/2012/PA.Mks TENTANG PERCERAIAN AKIBAT MURTADNYA SALAH SATU PIHAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDINESIA NO. 51.K/AG/1999 TANGGAL 29 SEPTEMBER 1999 TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON MUSLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 30 K/PDT/1995 TENTANG SENGKETA HARTA PENINGGALAN (ALM) MUNGKUS BIN JAMILIN YANG BELUM DIBAGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.37.K/AG/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1999 TENTANG SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANTARA SEORANG JANDA DENGAN ANAK TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 43 K/Pdt/2003 TANGGAL 25 APRIL TAHUN 2007 TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT DALAM MENGADILI SENGKETA WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NO. 3862/Pdt.G/2010/PA.Sby MENGENAI PERKARA SENGKETA PEMBATALAN WAKAF DALAM PENGALIHAN FUNGSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM BERDASARKAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN ARBITRASE MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENJATUHAN TALAK DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG û UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG û UNDANG NOM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BERISTRI LEBIH DARI SATU DALAM MASYARAKAT SUKU BADUY BANTEN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DIKABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SAFAR PADA MASYARAKAT KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SUNDA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN PERKAWINAN DI BULAN SURO PADA MASYARAKAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

NIKAH TAFWIDH MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ôPELAKSANAAN PERKAWINAN BAGI SEORANG PEREMPUAN DENGAN WALI ADHAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)ö Oleh: Aditya Fariz Akbar 1101 1106 0672 Program Kekhususan: Perdata Pembimbing: Dr. Hj

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN AKAD WAKAF MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN SISTEM PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG (PLB) OLEH PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DALAM RANGKA PEMENUHAN BIAYA IBADAH UMRAH DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN WAKAF SURAT BERHARGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PENGHIBAHAN RUMAH YANG MELEBIHI 1/3 BAGIAN DARI HARTA YANG DIMILIKI PENGHIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KUH PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGAD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDNAG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN HIBAH ATAS ROYALTI SUATU HAK CIPTA BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENANGGUNGAN UTANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog