Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ST U DI K AS US PUT US AN PE NG AD IL A N AG A M A CI AN J U R NOMOR 1808/PDT.G/2018/PA.CJR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN ADANYA PEMALSUAN AKTA CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PERKAWINAN PERIPARAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARMONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PERKAWINAN DI KAMPUNG URUG KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS PERKAWINAN KEDUA DAN SELANJUTNYA YANG DIDASARKAN PADA AKTA PERCERAIAN PALSU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN SIRI (KEDUA DAN SETERUSNYA) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A INDRAMAYU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN WAKAF UANG SECARA PRODUKTIF DI LEMBAGA WAKAF DAARUT TAUHID MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Lulus Belum Belum 19-09-2019 09:25 Verifikasi Publish Edit Hapus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN KEBIRI SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WASIAT ANAK ANGKAT TUNGGAL YANG MENDAPATKAN HARTA WARISAN LEBIH DARI 1/3 BAGIAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMOTONGAN RAMBUT GIMBAL PADA MASYARAKAT GUNUNG DIENG, KABUPATEN WONOSOBO DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENJUALAN TANAH TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERDAPAT SITUASI MAFQUD DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERZINAAN DIHUBUNGKAN DE NGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DIGADAIKAN SEBELUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Pemberian Mahar Nikah yang di serahkan kepada calon istri oleh calon suami tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat nikah menurut hukum islam dikaitkan dengan instruksi persiden nomor 1 tahun 1991 tentang konpilasi hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN PELAJAR SMP DI KABUPATEN BANTAENG SULAWESI SELATAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ATAU FUNGSI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM MUDHARABAH PADA BANK DKI SYARIAH CABANG BANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah Waris Secara Di Bawah Tangan Dalam Sengketa Antara Ibu Laila Dan Bapak Asrul Ditinjau Dari Hukum Adat Bengkulu Selatan Dan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT NON PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ZAKAT OBLIGASI KONVENSIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU SARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DANA ZAKAT YANG DIINVESTASIKAN MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN FATWA MUI NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN ATAS PILIHAN ORANG TUA DI DESA PABUARAN LOR KABUPATEN CIREBON DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM PEWARIS MENINGG AL PADA MASYARAKAT SUNDA DI KAMPUNG CIKONENG DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN KAMPUNG MUSLIM KECICANG KARANG ASEM BALI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO.1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ASUH ANAK YANG JATUH KEPADA BAPAK BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PNPS NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA DAN PEMBUKTIANNYA MENURUT PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN YANG DIDASARKAN PADA IKATAN PERJODOHAN DALAM KANDUNGAN DI DESA NONGGUNONG KABUPATEN SUMENEP JAWA TIMUR BERDASARKAN HUKUM ADAT MADURA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI LEBIH DARI EMPAT (4) ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN MEMPELAI WANITA TELAH HAMIL DI LUAR NIKAH DENGAN PIHAK KETIGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN PENYELENGGARAAN HAJI OLEH BADAN HUKUM BERBENTUK YAYASAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN BERKEDOK AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP DIMAS KANJENG SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN AGAMA, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Lembaga Islamic Development Fund (IDF) dalam Mengelola Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEDUDUKAN UANG BELANJA (UANG PANAI’) PADA PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT MAKASSAR DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA ZINAH DAN PERKEMBANGANNYA MENURUT RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT SUNDA DI JAWA BARAT DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PERNIKAHAN KALANGKAH DI DESA HARJASARI KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HARTA WARISAN WANITA MINANGKABAU YANG MENIKAH BEDA AGAMA DENGAN PRIA WNA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN BERPINDAH AGAMA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA ZINAH DAN PERKEMBANGANNYA MENURUT RUU KUHP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEABSAHAN PERBUATAN QURBAN ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/PERMENTAN/PD.410/9/2014 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN QURBAN DAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog