Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H - Mochamad Dicky Firmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Dicky Setyo Budi R - H. Zul Afdi Ardian, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pornografi dalam perfilman Indonesia sebagai usaha untuk menarik penonton dalam kajian KUHP jo. UU no. 8 tahun 1992 ttg Perfilman

Dicky Risman, SH., MH - Lianawati - Prof.Dr.H. Pontang Moerad, BM.SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

REKAM MEDIS PASIEN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK PASIEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dicky Fajar Maulana - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, SH., MH. - Sudaryat, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE TANGGAL 25 MARET 1999 DALAM KASUS BATAS WILAYAH DARAT DAN MARITIM ANTARA NIGERIA DAN KAMERUN MENGENAI PERMOHONAN PENAFSIRAN ATAS PUTUSAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TANGGAL 11 JUNI 1998

Dicky Ramdhani - Prof. Dr. Eddy Damian, SH. - Rika Ratna Permata, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 K/TUN/2000 MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA YANG MEMBATALKAN MENCABUT DAN MENARIK SEJUMLAH SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI OLEH

Bayudhia Lail Zabury - Dicky Risman, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 91 K/TUN/2000 TENTANG KASUS PT TIMOR PUTRA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN PAKSA PAJAK

Dewi Kania S., SH., MH. - Dicky Risman, SH., MH. - Rinaldi Asbarinsyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NO. 18/U/22/VII/1999 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI TUNTUTAN KENAIKAN UPAH BERKALA TAHUN 1999 ANTARA PT ADES ALFINDO PUTRA SETIA D

Agus Mulya Karsona, SH., MH. - Dicky Utama - Rosi Rosmawati, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BANDUNG NOMOR 622/PID.B/2013/PN.BDG TENTANG PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DICKY HARU PRIANKA - Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.,in IT Law FC - Somawidjajya, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

DIcky Risman, S.H., M.H - Tedy Suryadi - Zainal Muttaqin, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

Dicky Risman, SH.,MH - Dr. Not. Herlien SH - Yuliana Septihono

Detail Cantuman XML Detail Cite

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad Ramli, SH., MH. - R. DICKY DARMAN R

Detail Cantuman XML Detail Cite

Klausula Arbitrase Dalam Transaksi E-Procurement Dilingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB.Arb. - R. Dicky Darman S

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

Dicky Ferandy Rachman - Djanuardi, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Dicky Dwi Putra - Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - Hj. Mulyani Djakaria, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

Dicky Faizal Aprianto - Kilkoda Agus Saleh, S.H., M.H. - Maret Priyanta, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA RELEASE AND DISCHARGE (PENGLEPASAN DAN PEMBEBASAN TUNTUTAN HUKUM) DALAM PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Aef Setiawan - Dicky Risman, SH., MH. - Tarsisius Murwaji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI

Dicky Risman - Hj. Tenne Rustini W, S.H., M.H. - Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG MEMBERIKAN UPAH PEKERJA DALAM BENTUK MATA UANG ASING DIWILAYAH INDONESIA

DR.HJ.SUSILOWATI S.DAJAAN, SH.,MH. - PRIDANA DICKY SANTOSO - TRI HANDAYANI, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (MULTINATIONAL CORPORATION) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Bursok Arbenius, S.H. - Dicky Maulana - Prof.Dr. Huala Adolf, S.H.,LL.M.,FCB.Arb.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Niken E.P. Rosady - Santi Hapsari Dewi Adhikencana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan terhadap penayangan program televisi yang mengandung kekerasan dalam kerangka UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Kitab Undang-undang hukum pidana

Dicky Risman, SH., MH - Dudi Salahudin - Prof.Dr.H. Pontang Moerad, BM.SH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN LEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dicky Risman, S.H.,M.H. - H. Amiruddn A. Dajaan Imami, S.H.,M.H. - Lucky Fadillah Perdhana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN PULAU DI INDONESIA OLEH ORANG ASING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dicky Haris Ganda Permana - Idris, S.H.,MA. - Nia Kurniati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENJUALAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

AAM SURYAMAH, SH.MH. - DICKY GUSTIWA - DR.ELISATRIS G, SH.MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PASAR MODAL TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM EFEK DALAM TRANSAKSI SHORT SELLING DI BURSA EFEK JAKARTA

Dicky Eka Kurniawan - Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Prof. Dr. H. Man Sastrawidjaja, S.H., S.U

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PENGKALAN KERINCI NO. 16/PDT.G/2008/PA.PKC TENTANG PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA OLEH PIHAK ISTERI DI TINJAU DATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Dicky Hadi Kusuma - Djanuardi, SH., MH. - Hj. Eidy Sandra, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN MENURUT PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO. 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KEC

Ahmad Abdul Gani - Dicky Risman, S.H.,M.H. - Tarsisius Muwardji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK PERIZINAN PENGELOLAAN PENGAMBILAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGE

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Johan - Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

BADAN POM SEBAGAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK KONSUMEN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Dicky Risman, S.H.,M.H. - Meta Ristya Lumban Gaol

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZDA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Fadjar Rizky Y - Fatmie Utarie, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGEMBANGAN SENJATA PEMUSNAH MASAL DITINJAU DARI KERANGKA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M - Dicky Jatnika - Prof. Dr. H. E. Saefullah Wiradipraja, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK RUMAH YANG AKSES JALANNYA TERHALANG OLEH TANAH DAN RUMAH MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NO 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK- POKOK AGRARIA

TRANSAKSI BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL PERIKANAN DI DAERAH MUARA ANGKE JAKARTA

Pornografi dalam perfilman Indonesia sebagai usaha untuk menarik penonton dalam kajian KUHP jo. UU no. 8 tahun 1992 ttg Perfilman

REKAM MEDIS PASIEN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK PASIEN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN INTERNASIONAL COURT OF JUSTICE TANGGAL 25 MARET 1999 DALAM KASUS BATAS WILAYAH DARAT DAN MARITIM ANTARA NIGERIA DAN KAMERUN MENGENAI PERMOHONAN PENAFSIRAN ATAS PUTUSAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE TANGGAL 11 JUNI 1998

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 119 K/TUN/2000 MENGENAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA YANG MEMBATALKAN MENCABUT DAN MENARIK SEJUMLAH SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK YANG DIKUASAI OLEH

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 91 K/TUN/2000 TENTANG KASUS PT TIMOR PUTRA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN PAKSA PAJAK

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NO. 18/U/22/VII/1999 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENGENAI TUNTUTAN KENAIKAN UPAH BERKALA TAHUN 1999 ANTARA PT ADES ALFINDO PUTRA SETIA D

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTA BANDUNG NOMOR 622/PID.B/2013/PN.BDG TENTANG PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

KEWENANGAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LEGISLASI PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT UMUM SWASTA BERDASARKAN OTONOMI DAERAH

Kewenangan notaris dalam membuat membuat akta koperasi menurut keputusan Meneg Koperasi dan usaha kecil dan menengah RI No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi dihubungan dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasi

KLAUSA ABITRASE DALAM TRANSAKSI E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA MINYAK DAN GAS BUMI

Klausula Arbitrase Dalam Transaksi E-Procurement Dilingkungan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi

PEMANFAATAN DARAH ULAR SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM

PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DAN SPORADIK DI DESA CINGCIN KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL GANTI KERUGIAN AKIBAT PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASAS TANGGUNG JAWAB BERDASARKAN KESALAHAN (LIABILITY BASED ON FAULT)DAN ASAS TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRICT LIABILITY)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA RELEASE AND DISCHARGE (PENGLEPASAN DAN PEMBEBASAN TUNTUTAN HUKUM) DALAM PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

IMPLEMENTASI PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU DALAM HUKUM ACARA PERADILAN ADMINISTRASI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG TERHADAP PERJANJIAN KERJA YANG MEMBERIKAN UPAH PEKERJA DALAM BENTUK MATA UANG ASING DIWILAYAH INDONESIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (MULTINATIONAL CORPORATION) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Tinjauan terhadap penayangan program televisi yang mengandung kekerasan dalam kerangka UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan Kitab Undang-undang hukum pidana

TINJAUAN YURIDIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN LEMBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TINJAUAN YURIDIS PENGUASAAN PULAU DI INDONESIA OLEH ORANG ASING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS PROSES PENJUALAN SAHAM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DIKAITKAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN DAN PASAR MODAL TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM EFEK DALAM TRANSAKSI SHORT SELLING DI BURSA EFEK JAKARTA

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PENGKALAN KERINCI NO. 16/PDT.G/2008/PA.PKC TENTANG PENGUASAAN DAN PENGELOLAAN HARTA BERSAMA OLEH PIHAK ISTERI DI TINJAU DATI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN MENURUT PERDA PROVINSI JAWA BARAT NO. 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KEC

ASPEK PERIZINAN PENGELOLAAN PENGAMBILAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN TANAH DALAM RANGKA UPAYA UNTUK MENDUKUNG PENGE

BADAN POM SEBAGAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENEGAKKAN HAK-HAK KONSUMEN OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

EKSISTENSI PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BAZDA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG ZAKAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PENGEMBANGAN SENJATA PEMUSNAH MASAL DITINJAU DARI KERANGKA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi