Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

Pengaturan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dikaitkan dengan otentisitas akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat umum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan

Pengaturan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dikaitkan dengan otentisitas akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat umum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip kedaulatan dan jurisdiksi negara di laut menurut konvensi hukum laut 1982 dan implikasinya bagi Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangungan (BPHTB) dikaitkan dengan otentisitas akta yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai pejabat umum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog