Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Politik Hukum Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditinjau dari Asas Jujur dan Adil

DEWA ARI BHASKARA P - Dr. Ari Abdurahman, S.H., M. H. - Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Pajri Suci Andri - Somawidjaja, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - M. Adi Toegarisman - Prof.Dr. H. Nen Amran, SE., MEc.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

Amelia Cahyadini - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Dr. M. Amirullah, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABI MA'ARUF RADJAB SH MH - DR HJ DEWI KANIA SUGIHARTI SH MH - RIYAKUDU MAULANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

DEWI CHARIESTA PUSPASARI - DR AN AN CHANDRAWULAN SH LLM - DR HJ DEWI KANIA SUGIHARTI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN GATT/WTO

Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D. - Rika Dewina

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tata Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH - Hendar Ristiawan - Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH., MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PT TIMOR PUTERA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK ATAS PRODUK KENDARAAN BERMOTOR TIMOR"INDAK"

Dedy Firmansyah - Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Zainal Muttaqin, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan hukum jaminan terhadap lelang eksekusi benda milik penjamin sebagai akibat kredit macet dikaitkan dengan gugatan ahli waris penjamin

Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH - Prof.Dr. Djuhaendah Hasan, SH - Rachman Firmansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Muja'hidah - Prof.Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

An-an Candrawulan, SH., LL.M. - Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - M. Irvandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

BATARA MULIA HASIBUAN - Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - SHAFIRA HIJRIYA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Asep Mulyana - Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PAJAK BERGANDA TENAGA KERJA ASING

Dede Apriyatno - Dewi Kania Sugiharti< SH., MH. - Zainal Muttaqin, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Dr. An An Chandrawulan, SH., LL.M. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - WALIPI DIRGANTARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Huikum Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Dr. Zainal Muraqin, SH., MH. - SAHAT MARULITUA AMBARITA

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK HUKUM PAJAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Akhmad Erdiansyah P. HSB. - Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Sri Dewi Anggraeni, SH. CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Dr. H. Isis Ikhwansyah, SH., MH., CN. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - ERITA YOHAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis Penunjukan langsung pada Penyediaan Barang Dan Jasa di Kementrian Kesehatan Dalam Pengadaaan Alat Kesehatan

Adrian E. Rompis, SH., MH., BB.A. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - MELDA MEGAWATI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Kiki Karmila - Zainal Muttaqin, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan terhadap pencegahan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui transfer pricing dalam kerangka UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal

Deden Nurzaman Natawisastra - Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH - Dr.Not.Hj. Wiratni Ahmadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kegiatan perbankan syariah dalam pembaiayaan murabahahdandan akibatnya terhadap penerimaan negara

Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH - Dr.Hj. Tenne Rustini Wiriaatmadja, SH.,MH - Rahmiati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Hj. Dewi Kania Sugiharti, SH.,MH - Mohamad Juania

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERJANJIAN BILATERAL PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA, DAN THAILAND DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dewi Kania Sugiharti, SH., MH. - Elok Mutmainah T - Huala Adolf, SH., LL.M., Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Politik Hukum Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia ditinjau dari Asas Jujur dan Adil

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 2238K/Pid.sUS/2009 TENTANG TINDAK PIDANA RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHATULISTIWA ANDALAS PERMAI

Konsep Kerugian Keuangan Negara Dihubungkan Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN GATT/WTO

Tata Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PT TIMOR PUTERA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK ATAS PRODUK KENDARAAN BERMOTOR TIMOR"INDAK"

Tinjauan hukum jaminan terhadap lelang eksekusi benda milik penjamin sebagai akibat kredit macet dikaitkan dengan gugatan ahli waris penjamin

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PAJAK BERGANDA TENAGA KERJA ASING

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Huikum Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia

ASPEK-ASPEK HUKUM PAJAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Penerapan Prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis Penunjukan langsung pada Penyediaan Barang Dan Jasa di Kementrian Kesehatan Dalam Pengadaaan Alat Kesehatan

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Pengaturan terhadap pencegahan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui transfer pricing dalam kerangka UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kegiatan perbankan syariah dalam pembaiayaan murabahahdandan akibatnya terhadap penerimaan negara

Penggunaan dokumen perusahaan milik orang lain oleh penyedia barang/jasa dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama ditinjau dari Keppres No. 80 th 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah da

PERJANJIAN BILATERAL PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA, DAN THAILAND DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi