Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

ASPEK PAJAK BERGANDA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bayu Chandra - Dr.Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG

Arief Nurrokhman - Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - SEKAR ANNISA - Tommy Prayogo, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Hj Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Hj. Renny Supriyatni, S.H.,M.H. - Nur Ali

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Wahyu Hidayat

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJAR DAN KOTA TASIKMALAYA

Dr.Hj. Dewi Kania Sugiharti S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H. - Vinessa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Nandang Najmudin - Prof. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN PAJAK SEWA RUMAH DI KOTA BANDUNG BERKAITAN DENGAN TIMBULNYA PAJAK BERGANDA (DOUBLE TAXATION)

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - S. Ria Elisabeth - Zainal Mutaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN BEA KELUAR KOMODITAS EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT DALAM NEGERI

Afrizain Putra - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Andy Patimudin - Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H - Nia Kurniati, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL TERHADAP PT. TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA (PT. TPS)

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Rd. Anggie Muhammad Ginanjar - Tommy Prayogo, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PEMBIAYAAN SEWA-MENYEWA (IJARAH) DAN SEWA-BELI (IJARAH MUNTAHIYYAH BIT-TAMLIK) DALAM BANK SYARIAH

Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H. - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Taufiq Rachmat

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYERTAAN (DEELNEMING) YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PAJAK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Evie Mayanti Situmorang - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Prof.Dr.H. Pontang Moerad, B.M.,S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

CISMA TAMI VOLETTA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Pupung Faisal, S.H., M.H. - WINA KARTIKASARI

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

Ali Abdurahman, S.H.,M.H. - Dani Hendra Siswadi - Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H - Tomi Kristian - Tommy Prayogo, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

ASPEK PAJAK BERGANDA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ASPEK YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJAR DAN KOTA TASIKMALAYA

Pengaturan Delegasi Kewenangan Dalam Pengaturan Perundang-undangan Perpajakan Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pembangunan Politik Hukum Perpajakan di Indonesia.

PENGATURAN PAJAK SEWA RUMAH DI KOTA BANDUNG BERKAITAN DENGAN TIMBULNYA PAJAK BERGANDA (DOUBLE TAXATION)

PENGENAAN BEA KELUAR KOMODITAS EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT DALAM NEGERI

PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH DIKAITKAN DENGAN UU NO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) JASA KEPELABUHAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL TERHADAP PT. TERMINAL PETI KEMAS SURABAYA (PT. TPS)

PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PEMBIAYAAN SEWA-MENYEWA (IJARAH) DAN SEWA-BELI (IJARAH MUNTAHIYYAH BIT-TAMLIK) DALAM BANK SYARIAH

PENYERTAAN (DEELNEMING) YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS PAJAK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

PERANAN PAJAK DALAM PERLINDUNGAN IKLIM USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH ATAS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PEREDARAN BRUTO

PERANAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

PERBANDINGAN OBJEK PAJAK PENNGHASILAN DENGAN OBJEK ZAKAT PROFESI DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERAGAMA ISLAM

PERLAKUAN PPN DAN PPnBM DI KAWASAN BERIKAT DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK SERTA FUNGSI PAJAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi