Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

STATUS KEUANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Muh. Farchan Hidayatullah - Prof.Dr.H. Man S. Satsrawidjaja, S.h.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2911 K/PDT/2000 MENGENAI PERLAWANAN DARI TEREKSEKUSI BERDASARKAN RISALAH LELANG PEJABAT LELANG KELAS II SINGARAJA NO. 094/1998

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Linda Rachmainy, S.H. - Zacky Taufik

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2006/PN.Cn.Jo. NOMOR 212/Pdt/2007/PT.Bdg. Jo. NOMOR 622K/PDT/2008 TENTANG SENGKETA EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR 04/Pdt.Eks/2006/PN.Cn. MELALUI KANTOR PELAYANAN

Dr.Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Heri Supriyadi - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENJUALAN ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Marina Yulia Herina Manurung - Zaenal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

DIKI SHODIKIN NUGRAHA - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALISASI KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR BESAR DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Agnesta Carissa Purba - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - NOVIKA TRI INDRIANA - Pupung Faisal, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Imamulhadi, S.H.,M.H. - Yuky Bahtiar Mufthi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - FITRI PURBANI - Rai Mantili, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H - H. Zul Afdi Ardian Umar, S.H - Tumpaka Erfan Rizaldi

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, S.H.., Not. - Grace Melani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Dr. Nia Kurniati, S.H.,M.H. - Elvis Kabangnga - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H. - FITRIA ANGGRAENI - H. Zul Afdi Ardian, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Ardiansyah Dwi Putra - Dr. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Santi Hapsari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Adam Prakoso - Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI SEKTOR PAJAK REKLAME MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA KOMPENSASI PEMASANGAN IKLAN ATAU BILLBOARD

Anita Afriana, S.H.,M.H. - Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - Grahita Drestantia

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Dewi Kania Sugiharti, S.H.,M.H. - H. Zul Afdi Ardian Umar, S.H. - Umar Maulana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

STATUS KEUANGAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2911 K/PDT/2000 MENGENAI PERLAWANAN DARI TEREKSEKUSI BERDASARKAN RISALAH LELANG PEJABAT LELANG KELAS II SINGARAJA NO. 094/1998

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 42/Pdt.G/2006/PN.Cn.Jo. NOMOR 212/Pdt/2007/PT.Bdg. Jo. NOMOR 622K/PDT/2008 TENTANG SENGKETA EKSEKUSI LELANG HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIREBON NOMOR 04/Pdt.Eks/2006/PN.Cn. MELALUI KANTOR PELAYANAN

KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS PENJUALAN ASET BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI INDONESIA

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGGUNAANDANA INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

LEGALISASI KEPEMILIKAN SEPEDA MOTOR BESAR DIKAITKAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DARI SEKTOR PAJAK REKLAME MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA KOMPENSASI PEMASANGAN IKLAN ATAU BILLBOARD

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK SEBAGAI MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi