Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

MEKANISME DAN UPAYA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET MELALUI LAYANAN INSTANT COURIER OJEK ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan dalam Transaksi Electronic Commerce Pada Era Globalisasi Berdasarkan asas Keadilan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PAJAK SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA BERDASARJAN KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PRODUSEN MOBIL MURAH DAN RAMAH LINGKUNGAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK DAN PRAKTIK MONOPOLI ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN KETENTUAN GATT/WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN CUKAI HASIL TEMBAKAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DIKAITKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG MODAL UNTUK KEGIATAN EKSPLORASI MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN DIMUKA SEBELUM KEGIATAN PRODUKSI DALAM KAITANNYA DENGAN PAJAK GANDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI JUAL BELI DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tata Hubungan Antara Badan Pemeriksa Keuangan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINAJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PADA WARISAN DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PT TIMOR PUTERA NASIONAL DALAM HAL PENAGIHAN UTANG PAJAK ATAS PRODUK KENDARAAN BERMOTOR TIMOR"INDAK"

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT X SEBAGAI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN TERHADAP MINING SERVICE AGREEMENT YANG TELAH LEWAT WAKTU PENYESUAIANNYA BERDASARKAN PERMEN PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum jaminan terhadap lelang eksekusi benda milik penjamin sebagai akibat kredit macet dikaitkan dengan gugatan ahli waris penjamin

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN CUKAI PRODUK REKAMAN DAN PELAKSANAAN HAK CIPTA DI INDONESIA DALAM KERANGKA TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK INDONESIA DALAM PENGUCURAN DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) DALAM KAITANYA DENGAN HASIL AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Dari Perspektif Pembiayaan Daerah Otonom Dalam Sistem Negara Kesatuan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI PENGAWASAN KEJAKSAAN TINGGI RIAU BERKAITAN DENGAN PENERAPAN KODE ETIK KEJAKSAAN DI WILAYAH KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI RIAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS LELANG DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93.PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Insentif Pajak Penghasilan untuk Pengembangan Penanaman Modal Asing Berdasarkan Prinsip Non diskriminasi Dikaitkan dengan UU Penanaman Modal dan UU Pajak Penghasilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI BAGI PEMILIK NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DI HUBUNGKAN DENGAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN TINDAKAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TERLAMBAT MENGAJUKAN TAGIHAN UTANG PAJAK KEPADA KURATOR DALAM KASUS PAILIT PT METRO BATAVIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Piutang Pajak Dalam Hal Terjadinya Kepailitan perseroan Dihubungkan Dengan Hak Pemegang Jaminan Kebendaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPASTIAN HUKUM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL BERDASARKAN KONSEP PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HHUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM HAL TERJADI RESIKO GAGAL BAYAR (DEFAULT RISK) PADA OBLIGASI NEGARA RITEL INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2002 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/PMK.06/2006

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi pembeli objek lelang hak tanggungan dalam hal adanya gugatan dari debitor selaku pemilik tanah terhadap pelaksanaan lelang eksekusi dihubungkan dengan peraturan lelang dan UU no. 4 thn 1996 ttg hak tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG OBJEK HAK TANGGUNGAN DALAM HAL TERJADI PELETAKAN SITA JAMINAN OLEH PENGADILAN NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA BARANG DAN JASA DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 222 K/PDT/2011 TENTANG GUGATAN PERLAWANAN TEREKSEKUSI ATAS LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN ANTARA JOHANES DJONI SUPRIJATNO MELAWAN PT. BANK UOB BUANA TBK DAN KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PAJAK BERGANDA TENAGA KERJA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat Hukum Perjanjian Pembangunan Pusat Kesejahteraan Sosial Oleh Perusahaan Swasta Yang Masuk Dalam Daftar Hitam Dihubungkan Dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Operas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN KLAUSUL PERJANJIAN PRODUCTION SHARING CONTRACT (PSC) TERHADAP PP NO. 79 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Huikum Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS SUMBANGAN BENCANA ALAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN DIHUBUNGKAN DENGAN RAHASIA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PAJAK BERGANDA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PAJAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis Penunjukan langsung pada Penyediaan Barang Dan Jasa di Kementrian Kesehatan Dalam Pengadaaan Alat Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJAR DAN KOTA TASIKMALAYA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog