Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

SISTEM PERIZINAN GARASI BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT MENGUASAIGARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANG TRANSPORTASI

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberian Kombinasi Sodium Klorida 5% dan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Keprok Terhadap Jumlah Koloni Bakteri fakultatif Anaerob Rongga Mulut In Vitro

Pemberian Kombinasi Sodium Klorida 5% dan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Keprok Terhadap Jumlah Koloni Bakteri fakultatif Anaerob Rongga Mulut In Vitro

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN OLEH SESEORANG TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI PEMILIK OBJEK YANG SAH DITINJAU DARI KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK - POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POSISI DOMINAN TELKOMSEL DI LUAR PULAU JAWA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
pengetahuan kesehatan gigi dan mulut siswa kelas 5 dan kelas 6

pengetahuan kesehatan gigi dan mulut siswa kelas 5 dan kelas 6

Detail CantumanXML DetailCite
Gambaran Tingkat Kebersihan Mulut dan Pemilihan Pasta Gigi pada Murid Kelas 5 SDN Sirnajaya 1 dan 3 Kabupaten Garut Tahun 2005

Gambaran Tingkat Kebersihan Mulut dan Pemilihan Pasta Gigi pada Murid Kelas 5 SDN Sirnajaya 1 dan 3 Kabupaten Garut Tahun 2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERJANJIAN LISENSI PATEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN KPPU TERHADAP PERKARA NO.07/KPPU-L/2005 TENTANG TENDER PENGADAAN BARANG DAN JASA OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-VIII/2010 TENTANG PENCABUTAN PASAL 31 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT HAK PRIVASI (PRIVACY RIGHT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 47/KPPU-L/20008 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 04/KPPU-L/2005 MENGENAI LELANG GULA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 05/KPPU-L/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. CAMILA INTERNUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/KPPU-I/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN P[ERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 21/KPPU-L/2005 TENTANG DISKRIMINASI DISTRIBUSI GAS OLEH PT. PERTAMINA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENETUKAN SAFEGUARD MEASURES ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU (PROCLAMATION NO.7529 - TO FASCILITATE POSITIVE ADJUSTMENT TO COMPETITION OF CERTAIN STEEL PRODUCTS, 5 MARET 2002), DIKAITKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA NOMOR 02/KPPU-L/2006 SEHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN PENUJUKAN LANGSUNG DALAM PROYEK PEMBUATAN LOGO PERTAMINA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP GUGATAN PT. INTERNATIONAL PHOTO SUPPLIES (IPS) MELAWAN PT. MODERN PHOTO Tbk DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERNANAN KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKO DI KENAGARIAN AMPANG GADANG DITINJAU DR PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO 5 THN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan tarif telepon selular antar operator dikaitkan dengan UU No. 5 th 1999 ttg larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAKAN PREDATORY PRICING (MENJUAL RUGI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN KREDIT MIKRO YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG INTERKONEKSI PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI LAINNYA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN KETENTUAN PENYEDIAAN JASA BERDASARKAN GATS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN PENYEDIAAN JASA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR GULA OLEH PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA DA PT SURVEYOR INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN RITEL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN PEMENANG LELANG PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PADA INSTANSI PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PENETAPAN TARIF TAKSI OLEH ORGANDA DKI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARAANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PROGRAM SMS GRATIS LINTAS OPERATOR OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KEBERADAAN INDOMARET TERHADAP USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-I/2013 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN TELUK BAYUR OLEH PT PERSERO PELABUHAN INDONESIA II DIKAITKAN DENGAN UNDANGUNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KARTEL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PUTUSAN PERKARA 03/KPPU-I/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERKAIT HAK SIAR LIGA INGGRIS YANG DIMILIKI ASTRO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog