Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PEMBUKTIAN ADANYA TINDAK PIDANA DALAM PENEMPATAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 51 JO. PASAL 103 AYAT 1 HURUF F UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 16 K/AG/2010 TENTANG HAK MEWARIS ISTRI NON MUSLIM DARI SUAMI YANG BERAGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG KESEPAKATAN DI LUAR SIDANG ATAS HAK PERWALIAN ANAK MENURUT UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1762 K/Pdt/1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1660K/PID.SUS/2009 MENGENAI PUTUSAN PEMINDANAAN DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS YG DI ATUR DLM PASAL 2 AYAT 1 UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1768 K / PDT / 2006 ATAS GUGATAN HAK PERWALIAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGALITAS SURAT KETERANGAN NIKAH SEBELUM DIKELUARKANNYA AKTA NIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagaian harta bersama akibat perseraian dalam perkawinan poligami didasarkan Undang Undang No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta kekayaan suami istri akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP TINDAKAN PENOLAKAN PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UURI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SRIWIJAYA AIR TERHADAP PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 268 YANG MENOLAK MENGANGKUT PENUMPANG TUNA NETRA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2011 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN SEDARAH YANG DILAKUKAN OLEH SUKU POLAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK INGKAR SUAMI TERHADAP KEABSAHAN SEORANG ANAK SERTA AKIBATNYA TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HAL WARIS BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONOGINI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR SESAMA WARGANEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERBEDA AGAMA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH USIA 16 TAHUN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TENTANG PENGUJIAN PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN SURAT WASIAT TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK SERTA HARTA PERKAWINAN AKIBAT BERAKHIRNYA NIKAH MUT'AH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAM BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NO 112/PDT.P/2008/PN SKA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 23 THN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KAWIN MUT'AH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PELAKSANAANYA SERTA PELAKSANAANYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERNIKAHAN NAIK RANJANG TURUN RANJANG MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN CROSS ACQUISITION OLEH PERUSAHAAN ASING TERHADAP PERUSAHAAN DLM NEGERI DIKAITKAN DGN PERATURAN BAPPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN NO IX.H.1 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LARANGAN POLIGAMI DENGAN LEBIH DARI 4 (EMPAT) ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE PEMEGANG SAHAM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HKM PERJANJIAN PERKAWIANAN YG MENIADAKAN KEBERADAAN HARTA BERSAMA DLM HAL PENDIRIAN PERSEROAAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTRI DIHUBUNGKAN DGN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 40 THN 2007 TENTANG PT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALUAN DOKUMEN NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusan perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA LAHIR TANPA MENYERTAKAN NAMA AYAH KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pewarisan pada perkawinan antar Agama di Indonesia setelah berlakunya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN PADA LOW COST CARRIER (LCC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHALANG AHLI WARIS MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan keabsahan perkawinan berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Azas dan Dasar Perpajakan 1

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog