Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   51   52   53   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KARTEL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PUTUSAN PERKARA 03/KPPU-I/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROSPEK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN BADAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam sengketa bisnis di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HKUM JAMINAN TERHADAP PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN INPRES NOMOR 6 TANGGAL 8 JUNI TAHUN 2007 TENTANG KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR RIIL DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM COMMUNICATION, NAVIGATION AND SURVEILENCE SYSTEM (NEWS CNS SYSTEM) DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum jaminan dalam pola pembiayaan modal ventura dikaitkan dengan Keppres RI no. 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM LAYANAN MOBILE BANKING DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANGûUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN UNDANGûUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pemanfaatan Hasil Hutan Sebagai Asset Negara Dalam Pembangunan Ekonomi Dihubungkan Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS SUMBANGAN BENCANA ALAM DI NANGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DALAM MENDORONG PENINGKATAN INVESTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM (BLU) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN PITA FREKUENSI 142.050-143.525 Mhz OLEH RAIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN DIHUBUNGKAN DENGAN RAHASIA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Penyalahgunaan Data Privasi Dikaitkan Dengan Sistem E-SMS Banking Dan Bisnis Perbankan Pada Umumnya.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (BANK BUMN) MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Peran PT Perusahan Listrik Negara (Persero) Sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenalistrikan (PKUK) Dan Kaitannya Dengan Peran swasta serta Koperasi Dalam Perkembangan Bisnis Ketenagalistrikan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERDAGANGAN EFEK PASAR MODAL MELALUI INTERNET (ONLINE TRADING) SERTA PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI BENTUK COMMUNITY DEVELOPMENT YANG DILAKSANAKAN OLEH PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN DI KAWASAN PEMANGKUAN HUTAN BANDUNG UTARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pewarisan pada perkawinan antar Agama di Indonesia setelah berlakunya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERKAIT HAK SIAR LIGA INGGRIS YANG DIMILIKI ASTRO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PAJAK BERGANDA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK ROKOK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PAJAK PENGHASILAN DALAM RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA MENINGJATKAN SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERSAINGAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN MENGHALANGI PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) MENJADI PAJAK DAERAH BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI USAHA KECIL DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PAJAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK YURIDIS PERDAGANGAN DIGITAL DIHUBUNGKAN DENGAN MODEL LAW UNCITRAL 1996 ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AUDIT BADAN USAHA MILIK NEGARA GO PUBLIC DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beauty Contest Sebagai Metode Pemilihan Mitra Usaha dikaitkan Dengan Putusan KPPU Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

CLASS ACTION (GUGATAN PERWAKILAN) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS KONSUMEN ELPIJI (LPG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK PEMBERI WARABALA (FRANCHISOR) ASING YG DIPAILITKAN TERHADAP PENERIMA WARABALA (FRANCHISEE) MENURUT UU NO 37 THN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK SEBAGAI BENTUK PENGADILAN KHUSUS DALAM LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, MURAH, DAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Efektif, Efisien, Ekonomis Penunjukan langsung pada Penyediaan Barang Dan Jasa di Kementrian Kesehatan Dalam Pengadaaan Alat Kesehatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan sebagai antisipasi terhadap pencucian uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM GATT 1994 DAN AGREEMENT ON AGRICULTURE WTO DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN DOMESTIC PROTECTION PRODUK HORTIKULTURA LOKAL (STUDI KASUS AMERIKA SERIKAT V.S. INDONESIA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP YURISDIKSI TERHADAP CYBER TERRORISM DIKAITKAN DENGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PROGRAM SMS GRATIS LINTAS OPERATOR OLEH OPERATOR TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SISTEM TARIF MERATA DI JALAN TOL JAKARTA OUTER RING ROAD DIKAITKAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN JALAN SERTA HAK-HAK PENGGUNA JALAN TOL SEBAGAI KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN PADA LOW COST CARRIER (LCC) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN WITHHOLDING TAX TERHADAP PENGHASILAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN ALUR-ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) BAGI PELAKSANAAN HAK LINTAS KAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN KONVENSI CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN PAJAK HIBURAN TERHADAP KEGIATAN OLAHRAGA BILIAR DAN BOLING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR MINORITAS TERHADP DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN ADANYA PENUNJUKAN AGEN YANG MEWAKILI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MENJADI PAJAK DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJAR DAN KOTA TASIKMALAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN PERTELEVISIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK SECARA DI BAWAH TANGAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KEBERADAAN INDOMARET TERHADAP USAHA KECIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   51   52   53   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog